Warga Endus Hubungan Ansar- Marlin Retak

Ustad Hajarullah Asward (Foto: Robbin.S/Radarsatu.com).

TANJUNGPINANG, RADARSATU.COM – Konflik internal antar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Wakilnya Marlin Agustina mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Bukan hanya pejabat di daerah melainkan juga tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Mengenai hal ini, seperti diungkapkan salah stau tokoh agama di Tanjungpinang Ustadz Hajarullah, bahwa seharusnya sampai berakhir masa kepemimpinan dua tokoh ini tetap kompak atau bekerjasama.

Tujuannya agar program pekerja pemerintah daerah maupun pusat untuk Kepri bisa terealisasi. Hal mendasar yang perlu di garis bawahi yaitu kesejahteraan masyarakat.

“Jangan saling mengomentari harus saling introspeksi diri. Begitu idealnya,” ucapnya.

Ia berharap jangan sampai keretakan ini berimbas kepada masyarakat. Saat ini kepala daerah terkesan sibuk turun ambil simpati masyarakat.

Kesannya buka bekerja secara optimal membangun Kepri lebih baik dan bermartabat.

Masih segar dalam ingatan pelantikan Ansar dan Marlin menjadu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri pada 25 Februari 2021.

Ini artinya, masa kerja mereka lebih kurang 19 bulan. Masih tersisa sekitar dua tahun lagi sebelum ajang Pilkada 2024 mendatang.

Bahkan informasi yang beredar di tengah masyarakat, sekutar 15 bulan, Marlin Agustina tak datang mengantor di Dompak.

Hal ini dimulai karena adanya konflik pribadi antara kedua figur itu.

Dugaan awal, persoalan jatah kursi Sekda Provinsi Kepri dan beberapa kursi Kadis lainya di lingkungan pemerintahan.

Kini diantara dua pejabat ternama di Kepri ini sudah saling menjatuhkan bahkan sampai membeberkan kelemahan masing- masing individu.

Hal ini bukan rahasia lagi dikalangan masyarakat Kepri bahkan Ansar sendiri dengan lugas dan terbuka mengomentari kepada bahwa Marlin sudah mencuri start sibuk berkampanye.

Aktivitas yang dilakukan Marlin dinilai tidak tepat.

Terkait hal ini, Hajarullah pun menilai tak etis Gubernur Kepri mengomentari hal yang dilakukan wakilnya.

Ia menilai mereka sepaket yaitu Dwi menjadi tunggal. Mereka berdua dinilai harus seiring dan berjalan.

“Istilah pepatah, meludah keatas jatuh kemuka sendiri,” paparnya.

Ia pun berharap, legislatif bisa menjembatani persoalan ini. Jangan sampai merugikan masyarakat.

Salah satu warga yang enggan namanya disebutkan, menuturkan miris menyaksikan adegan begini.

“Belum lama memerintah hubungan sudah tidak bagus,” ucapnya.

“Bagaimana pula memajukan Negeri bila bertepuk sebelah tangan. Wajar saja para Aparatur Sipil Negara merasa tidak nyaman dan menimbulkan pro dan kontra,” ungkapnya lagi.

Menurutnya, masih tersisa dua tahun lagi kepemimpinan bersama. Harusnya momen memperbaiki hubungan kerja.

“Mereka sekarang bukan kompetisi mencari menang dan kalah, namun memimpin bersama,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *