Pemkab Anambas Optimalkan APBD Perubahan 2020 untuk Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi

ANAMBAS, RADARSATU.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Anambas menggelar sidang paripurna penyampaian pandangan umum dari Fraksi-fraksi terhadap rencana peraturan daerah (Raperda) perubahan APBD KKA tahun 2020, serta jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, Senin (14/09/2020) di ruang rapat paripurna DPRD Anambas.

Sidang dipimpin Ketua DPRD Anambas, Hasnidar, dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Kepala Daerah (FKPD) dan anggota DPRD beserta Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Abdul Haris.

” Sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dan tanggapan/Jawaban kepala daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD KKA tentang rancangan perda APBD perubahan tahun 2020,” kata Hasnidar saat membuka jalannya sidang.

Penyampaian Pandangan umum dari Fraksi PPP-Plus, dibacakan oleh Ayub, fraksi PDIP-Plus disampaikan oleh Harotono,SE, sedangkan untuk fraksi PAN-Plus disampaikan oleh Firdiansyah, dan Fahri Hidayat menyampaikan pandangan Fraksi Bintang Nasional Indonesia (BNI) fraksi Karya Indonesia Raya disampaikan oleh Yulius,S.H. yang pada umumnya seluruh fraksi menyetujui Raperda Perubahan APBD KKA untuk dibahas pada tingkat lebih tinggi.

Sementara itu, Bupati KKA, Abdul Haris dalam penyampaian jawaban pandangan umum salah satu fraksi dalam sidang paripurna kala itu mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) akan mengoptimalkan perubahan APBD, dan memastikan penggunaan anggaran perubahan APBD tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi pada masa pandemi.

“Pemda akan mengoptimalkan penggunaan perubahan APBD tahun 2020, untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi pada masa pandemi,” kata Haris Haris menjawab salah satu pemandangan fraksi ketika itu.

Haris juga berterima kasih kepada DPRD KKA yang telah memberikan saran melalui pandangan umum agar Pemda bisa lebih teliti dalam pembahasan Perubahan APBD di tingkat yang lebih tinggi.

” Terima kasih saya sampaikan kepada DPRD dan FKPD terkait, atas saran dan masukan melalui pandangan umum fraksi-fraksi agar dapat dibahas di tingkat yang lebih tinggi” ungkap Haris.

 

Laporan: Hariyadi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *