Peserta JKN-KIS Tanjungpinang Capai 177.156 Jiwa

Penandatangan MoU JKN-KIS antara BPJS cabang Tanjungpinang dengan Disnaker Tanjungpinang (F-Ist)
Penandatangan MoU JKN-KIS antara BPJS cabang Tanjungpinang dengan Disnaker Tanjungpinang (F-Ist)

TANJUNGPINANG,- – Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS) cabang Tanjungpinang mencatat hingga 17 Maret 2019, total kepesertaan JKN-KIS di Kota Tanjungpinang ada 177.156 jiwa.

Hal tersebut dikatakan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang, Lenny Marlina usai melakukan pendatangan MoU perjanjian kerjasama bersama Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang, Kamis, (4/4/2019).

Lenny menyebutkan, dari total peserta JKN-KIS yang terdaftar tersebut terdapat sebanyak 39.347 dari peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, sebanyak 60.615 dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), 6.551 dari segmen Bukan Pekerja (BP), 51.658 dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan sebanyak 18.985 merupakan peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD.

Dikatakannya untuk memperluas sinergi kepesertaan dan peningkatan kepatuhan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang bersama telah melakukan MoU ke beberapa Dinas, termasuk Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang yang dilaksanakan pada saat ini, ungkap Lenny.

Penandatanganan perjanjian kerjasama bersama Dinas Ketenagakerjaan ini, sambun Lenny adalah bentuk komitmen Disnaker terhadap JKN-KIS, kata Lenny.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, Marzul Hendri mengatakan penandatanganan JKN-KIS ini merupakan bentuk komitmen dari Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dalam mendukung penyelenggaraan program JKN-KIS di.

“Salah satu bentuk komitmen dari Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang terhadap program JKN-KIS adalah dalam pengurusan terkait badan usaha seperti izin operasional, urusan terkait aturan perusahaan maupun urusan lain yg berkaitan dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, maka setiap badan usaha akan ditanya terlebih dahulu kepesertaan  JKN-KIS nya, apakah sudah registrasi apa belum. Jika belum maka kami akan mengedukasi badan usaha untuk melaksanakan registrasi kepesertaan JKN-KIS terlebih dahulu,” lanjut Marzul.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *