Indeks

Komisi III DPRD Riau Gelar RDP dengan BUMD, Bahas Target Dividen APBD 2026

Komisi III DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Riau terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Target Dividen 2026, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Riau, Jumat (21/11/2025).F-Istimewa

PEKANBARU, Radarsatu.com – Komisi III DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Riau. RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Riau, Jumat (21/11/2025), fokus membahas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Target Dividen 2026.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri, didampingi Wakil Ketua Misliadi, dan Sekretaris Eva Yuliana. Hadir pula perwakilan Biro Perekonomian Setda Provinsi Riau Ridha Dedi Saputra dan jajaran direksi dari berbagai BUMD.

Proyeksi target dividen yang disampaikan oleh BUMD menjadi dasar evaluasi Komisi III dalam memastikan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah dapat meningkat dan selaras dengan arah kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi Riau.

Proyeksi Dividen BUMD Riau Tahun 2026

Dalam pemaparan proyeksinya, target dividen yang akan disetorkan BUMD ke kas daerah pada APBD 2026 menunjukkan variasi signifikan, terutama antara sektor perbankan dan investasi.

Berikut adalah rekapitulasi target dividen BUMD untuk tahun 2026:

BUMD Proyeksi Target Dividen 2026 Keterangan
PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) Rp 98 Miliar Target dividen terbesar
PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Rp 5 Miliar
PT Jamkrida Riau Rp 2,7 Miliar
PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Rp 2,5 Miliar
PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) Rp 0 Rupiah Diperkirakan mengalami defisit
PT Riau Petroleum Menunggu pembahasan dengan direktur perusahaan

Kehadiran Plt. Direktur Utama BRK Syariah Fajar Restu dengan target dividen yang dominan menunjukkan kontribusi sektor keuangan sebagai penyumbang terbesar PAD dari BUMD. Sementara itu, Direktur Utama PT SPR Ida Yulita Susanti dan Direktur PT PIR M. Suhandi turut memaparkan tantangan dan capaian masing-masing perusahaan.

Komisi III menekankan bahwa monitoring dan evaluasi terhadap BUMD, khususnya yang mengalami defisit seperti PT PIR, akan diperketat demi menjaga efisiensi dan potensi keuntungan di masa mendatang.(Adv)

Exit mobile version