MAKASSAR, RADARSATU.com – Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) sebagai organisasi paguyuban terbesar di Indonesia harus netral dan bersahabat dengan semua calon pemimpin di daerah, baik itu calon gubernur maupun calon bupati dan walikota.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) KKSS, Muchlis Patahna dalam sambutannya pada acara halal bihalal dan pembukaan Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) ke-24 di Hotel Power Points, Makassar, Minggu (21/4/2024).
“KKSS ini merupakan organisasi paguyuban terbesar dan berada di 36 provinsi di Indonesia, banyak diperebutkan oleh calon pemimpin di daerah. Karena itu, saya ingatkan agar menjadi sahabat untuk semua calon dan KKSS tidak terlibat pada kepentingan politik praktis,” tegasnya.
Muswil KKSS Kepri
Sebelumnya, dalam sebuah perbincangan dengan Wakil Sekretaris KKSS Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ady Indra Pawennari, Ketua Umum KKSS, Muchlis Patahna mengingatkan soal perpanjangan masa kepengurusan Badan Pengurus Wilayah (KKSS) Kepri yang akan berakhir pada tanggal 20 Mei 2024.
“Bagaimana persiapan Muswil (Musyawarah Wilayah) KKSS Kepri? Apa sudah ada kandidatnya? Usahakan jangan mewati masa perpanjangan ya,” kata Muchlis.
Menanggapi hal itu, Ady mengatakan bahwa pengurus KKSS Kepri sudah berkoordinasi dengan Ketua BPW KKSS Kepri, Daeng Muhammad Yatir untuk mempersiapkan pembentukan panitia Muswil KKSS Kepri sesuai arahan BPP KKSS.
Soal kandidat, Ady mengaku menyerahkan kepada para pemilik suara untuk menyepakati siapa tokoh asal Sulawesi Selatan yang dianggap memiliki kompetensi dan kemampuan memimpin KKSS Kepri.
“Sampai hari ini, belum ada satupun kandidat yang menyatakan bersedia menjadi Ketua KKSS Kepri. Baik menyatakan langsung ke pemilik suara maupun melalui media massa. Mudah-mudahan, dalam waktu dekat ini, kami sudah mendapatkan nama-namanya,” kata Ady, pengusaha tambang pasir kuarsa itu.
Sebagaimana diketahui, forum PSBM yang dihadiri 836 orang perwakilan KKSS dari 36 provinsi tersebut, dibuka oleh Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, H.M Jusuf Kalla didampingi inisiator PSBM, H.M Aksa Mahmud dan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar.*
