KARIMUN, RADARSATU.COM – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menemui Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi di Kantor Kemenhub RI di Jakarta, Selasa (24/8/2021) kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad membahas tentang tindak lanjut pembangunan Pelabuhan Malarko dan perpanjangan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) Karimun serta pelabuhan di Kabupaten Natuna.
Menurut Ansar, infrastruktur merupakan penopang perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, perlu digesa penyelesaiannya agar segera bisa dimamfaatkan oleh masyarakat.
“Apa yang kita lakukan ini bentuk keseriusan pemerintah dalam melakukan pembangunan di Kepri. Meskipun saat ini sedang dalam kondisi pandemi, namun kita tetap melakukan terobosan-terobosan supaya tidak ketinggalan dalam hal pembangunan,” kata Ansar.
Dihadapan Menhub, Ansar memaparkan terkait Pelabuhan Malarko di Kabupaten Karimun yang merupakan posisi pelabuhan tersebut sangat strategis karena berdekatan dengan beberapa negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura.
“Di area Pelabuhan Malarko tersebut juga nantinya akan dibangun kawasan bisnis terpadu. Sehingga dipastikan keberadaan pelabuhan ini mampu menjadi roda perekonomian di Kepri dan di Karimun khususnya,” paparnya.
Begitu juga dengan rencana perpanjangan bandaranya. Menurut Ansar, menyangkut hal tersebut sudah dirapatkan ditingkat kementerian secara terbatas. Hanya saja, lanjutnya baik untuk rencana pembangunan Pelabuhan Malarko dan perpanjangan bandara perlu ada pembahasan lebih lanjut guna membahas persoalan pembebasan lahan.
“Pemprov Kepri dan Pemkab Karimun akan segera melakukan rapat koordinasi teknis menyangkut hal ini, nanti kita cari solusinya,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mendukung penuh terkait rencana pembangunan Pelabuhan Malarko dan perpanjangan Bandara RHA Karimun. Bahkan sudah meninjau langsung kondisi lapangan. Sebagai tindak lanjutnya, wudah dilakukan rapat terbatas ditingkat kementerian.
“Rencana kita ini disambut baik oleh pak Menteri. Dan Pemprov Kepri akan memgingatkan terus pihak kementerian sambil menyelesaikan masalah ganti rugi lahan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, baik Pemprov Kepri maupun Pemkab Karimun,” kata Ansar.
Sementara itu, menyangkut rencana pembangunan pelabuhan di Kabupaten Natuna. Terutama menyangkut DED yang diminta oleh Kementerian Perhubungan sebelummnya, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepri telah memyiapkan anggarannya untuk membuat DED nya.
“Pelabuhan terpadu Natuna ini rencananya akan dibiayai dari dana Kementerian Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp 200 miliar. DED nya akan segera kita bikin, anggarannya sudah disiapkan. Pelabuhan di Natuna ini juga posisinya sangat strategis dan sangat dinantikan oleh masyarakat,” tambahnya.
Penulis: Riandi
