Permainan Izin Kawasan Industri di Kabupaten Lingga
Kabupaten Lingga memiliki potensi strategis sebagai kawasan investasi yang menjanjikan, terutama dalam sektor industri dan pengelolaan sumber daya alam.
Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, penyediaan lahan dan dukungan infrastruktur.
Upaya ini sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Namun demikian, kemudahan investasi bukan berarti membuka celah bagi praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip tata kelola yang baik.
Investasi harus tetap berjalan dalam koridor hukum dengan mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Semangat ini ternyata bertolak belakang dengan realitas di lapangan khususnya di Kabupaten Lingga, yang disinyalir adanya dugaan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan.
Dugaan tersebut mencuat pada Pemerintah Kabupaten Lingga, khususnya terkait proses penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) pada salah satu perusahaan yang sedang fokus untuk melakukan investasi di Kabupaten Lingga.
Hal ini bermula saat PT. KIS mengajukan permohonan izin lokasi pada tahun 2019 untuk pengembangan salah satu kawasan industri seluas 3.000 hektar di Kabupaten Lingga.
Bahkan proses telah berlanjut hingga presentasi master plan dan studi kelayakan, yang dilakukan pihak PT KIS di hadapan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lingga pada Juli 2020.
Setelah melalui berbagai tahapan, PT. KIS membayar kewajiban PNBP sebesar lebih dari Rp.500 juta ke kas negara untuk layanan pertimbangan teknis dan KKPR pada 02 Januari 2023.
Namun, ketika permohonan PKKPR diajukan kembali, ternyata hanya 517 hektar yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Lingga pada tahun 2025.
Kondisi ini justru berbeda dengan rekomendasi pertimbangan teknis dari Kantor Pertanahan Lingga, bahwa luas kawasan yaitu 2.808 hektar yang dikeluarkan tahun 2023 untuk PT KIS.
Penerbitan PKKPR yang hanya mencakup 517 hektar dari total 2.808 hektar yang telah direkomendasikan sebelumnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga, diduga kuat sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prosedural.
Total luas kawasan yang dikurangi mencapai 2.158 hektar, tanpa adanya penjelasan resmi atau mekanisme keberatan dari pihak pemohon.
Realita ini menguatkan dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik yang seharusnya bersifat melayani, bukan mempersulit bahkan terkesan mempermainkan investor yang telah bertahun-tahun melalui prosedur dan mekanisme yang sah.
Dalam Pasal 112 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, sangat tegas disebutkan :
Jangka waktu penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) paling lama 20 (dua puluh) hari dihitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Artinya bukan 2 tahun, tapi 20 hari.
Bahkan kuat dugaan keputusan yang merugikan PT. KIS ini terjadi bersamaan dengan dugaan praktik kolusi dalam penerbitan izin serupa bagi perusahaan lain.
Muncul dugaan tersebut karena terdapat perusahaan lainnya yang dalam waktu singkat, justru memperoleh PKKPR untuk pengelolaan kawasan industri hingga ribuan hektar pada tahun 2025.
Ketimpangan ini menimbulkan spekulasi tentang adanya permainan kepentingan, pemanfaatan jabatan untuk menguntungkan pihak tertentu, serta potensi kerugian negara dalam bentuk kepercayaan investor yang terganggu dan pendapatan daerah yang terhambat.
Merespon dugaan pelanggaran tersebut, Polda Kepri telah melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga memanggil pihak-pihak terkait termasuk Sekda Kabupaten Lingga sebagai Ketua Forum Penataan Ruang dan pihak swasta dari perusahaan Direktur PT Surya Singkep Pratam (SSP) dan pihak PT KIS.
Tentunya, perusahaan yang merasa dirugikan menuntut adanya penegakan hukum terhadap oknum pejabat yang diduga melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena telah menyalahgunakan kewenangan yang merugikan perusahaan dan keuangan negara.
Kasus ini membuka tabir pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan izin kawasan industri di Kabupaten Lingga.
Tidak hanya menuntut pertanggungjawaban pejabat terkait, namun juga perlu didorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh penerbitan PKKPR dan ijin investasi yang selama ini dilaksanakan oleh Forum Penataan Ruang Kabupaten Lingga.
Jika tidak ditindak tegas, praktik seperti ini bisa menjadi preseden buruk yang menghambat investasi dan memperkuat citra buruk birokrasi daerah sebagai sarang KKN.
Pemerintah daerah semestinya menjadi pengawal utama dalam memastikan setiap proses pengelolaan kawasan industri, termasuk penerbitan izin seperti Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), dilakukan secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Adalah suatu kekeliruan besar jika kemudahan berinvestasi dimaknai sebagai kelonggaran hukum atau pintu masuk bagi oknum tertentu untuk mengamankan keuntungan pribadi dengan mengabaikan pelaku usaha lain yang telah mengikuti prosedur secara sah dan benar.
Pemerintah harus hadir sebagai wasit yang adil, menjamin bahwa seluruh investor mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak mengalami diskriminasi karena alasan politik, kedekatan, atau relasi bisnis.
Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Lingga untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal, mendorong transparansi informasi perizinan, serta membuka ruang pengaduan bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang merasa dirugikan.
Kemudahan investasi harus menjadi alat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, bukan menjadi kedok untuk memperkaya segelintir pihak. Hanya dengan tata kelola yang bersih dan berkeadilan, Kabupaten Lingga dapat benar-benar menjadi kawasan industri yang maju, berdaya saing, dan berpihak pada kepentingan rakyat.





