EditorialTanjungpinang

Teguh Tetap Teguh, Pendidikan Tanjungpinang Masih Bergelut dengan PR

Ketika kursi kepala OPD ditata ulang, mengapa kursi Kepala Dinas Pendidikan justru tetap kokoh? Apakah karena kinerjanya sudah memuaskan, atau ada ukuran lain?

Rotasi dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang menjadi panggung penataan birokrasi di bawah kepemimpinan Wali Kota Lis Darmansyah.

Sejumlah posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mengalami perubahan. Ada yang bergeser, ada yang mendapatkan amanah baru dan ada pula yang harus meninggalkan kursi lamanya. Namun, di tengah gerbong mutasi tersebut, satu hal menarik perhatian. Teguh Ahmad Syafari masih bertahan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

Tentu, mempertahankan seorang pejabat bukanlah kesalahan. Tidak setiap rotasi harus berakhir dengan pergantian orang. Pengalaman, kesinambungan program dan pertimbangan organisasi bisa menjadi alasan yang masuk akal. Tetapi, ketika sebuah jabatan strategis dipertahankan di tengah banyaknya persoalan yang belum tuntas, tentu menyisakan pertanyaan. Apa sesungguhnya pertimbangan Wali Kota Lis Darmansyah? Apakah kinerja pendidikan sudah dinilai memuaskan, atau justru sektor ini belum dianggap membutuhkan penyegaran kepemimpinan?

Pendidikan merupakan salah satu urusan paling mendasar dalam pembangunan daerah. Bahkan, jika merujuk pada visi dan misi Lis Darmansyah bersama Raja Ariza, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan bagian penting dari arah pembangunan Tanjungpinang. Artinya, pendidikan bukan sekadar urusan rutin sebuah dinas, melainkan salah satu ukuran keberhasilan pemerintahan yang mereka pimpin.

Di sinilah persoalannya menjadi menarik sekaligus sedikit menggelitik. Pemerintahan boleh saja melakukan penyegaran terhadap sejumlah kepala OPD, tetapi bagaimana dengan sektor pendidikan yang justru menyangkut masa depan generasi kota ini? Apakah karena persoalannya terlalu banyak sehingga tidak perlu ikut dirotasi, atau karena semuanya sudah berjalan baik-baik saja? Jika jawabannya yang terakhir, tentu kita perlu bukti, bukan sekadar keyakinan birokrasi.

Lihat saja besarnya tanggung jawab yang berada di pundak Dinas Pendidikan. Pada penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2026, dinas ini tercatat memperoleh pagu sekitar Rp.265,78 miliar. Angka tersebut merupakan alokasi awal tahun, bukan realisasi belanja, tetapi menjadi yang tertinggi di antara 33 OPD saat itu. Dengan kata lain, pendidikan bukanlah sektor yang berada di pinggiran prioritas anggaran pemerintah kota.

Memang, anggaran sebesar itu tidak seluruhnya dapat diterjemahkan menjadi pembangunan fisik sekolah. Ada belanja pegawai, kebutuhan operasional, program pembelajaran, bantuan pendidikan serta berbagai kewajiban pelayanan lainnya. Namun, justru karena anggarannya besar, pertanggungjawaban kinerjanya juga harus besar. Jangan sampai angka ratusan miliar hanya terlihat mengesankan dalam dokumen APBD, tetapi perubahan kualitas pendidikan sulit dirasakan oleh masyarakat.

Kita tidak sedang menuduh bahwa anggaran tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Persoalannya adalah sejauh mana uang rakyat itu telah memberikan perubahan yang terukur. Berapa ruang kelas rusak yang sudah diperbaiki? Berapa sekolah yang meningkat akreditasinya? Berapa guru yang memperoleh peningkatan kompetensi? Bagaimana perkembangan kemampuan siswa? Dan yang tidak kalah penting, apakah akses pendidikan layak dan berkualitas telah menjangkau seluruh anak di kota ini?

Pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya tidak membuat Dinas Pendidikan merasa sedang disudutkan. Sebaliknya, itulah konsekuensi ketika sebuah OPD mengelola salah satu anggaran terbesar dalam pemerintahan kota. Jabatan kepala dinas bukan sekadar posisi administratif untuk menandatangani dokumen dan menghadiri kegiatan seremonial. Di sana ada tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah anggaran memiliki dampak terhadap masa depan peserta didik.

Lebih jauh, catatan persoalan pendidikan sesungguhnya sudah tertulis dalam dokumen resmi pemerintah sendiri. Mulai dari sarana dan prasarana pendidikan, kualitas serta kompetensi tenaga pendidik, pembaruan akreditasi satuan pendidikan, hingga rendahnya partisipasi pendidikan kesetaraan. Prestasi peserta didik pun masih menjadi bidang yang perlu ditingkatkan.

Bahkan, evaluasi kinerja Dinas Pendidikan mencatat empat dari sembilan indikator program pendidikan dalam kategori sangat rendah. Capaian program sekolah penggerak baru 7,46 persen dari target, guru penggerak 9,81 persen, rasio pengawas atau penilik PAUD 6 persen, sementara indikator perizinan satuan pendidikan swasta dan masyarakat tercatat nol persen.

Belum lagi persoalan infrastruktur. Dimana masih terdapat 83 ruang kelas SD mengalami kerusakan sedang dan 27 ruang mengalami kerusakan berat. Pada jenjang SMP, terdapat 48 ruang rusak ringan dan enam ruang rusak berat. Sejumlah rehabilitasi memang telah dilaksanakan, termasuk di beberapa sekolah. Tetapi, berapa jumlah yang benar-benar sudah diselesaikan dan berapa yang masih menunggu anggaran? Publik membutuhkan angka terbaru, bukan sekadar kabar bahwa pemerintah telah melakukan perbaikan.

Kualitas sumber daya manusia pendidikan juga belum bisa dipandang selesai. Kualifikasi guru S1/D-IV pada jenjang SD baru mencapai 85,82 persen, sementara SMP 92,99 persen. Guru SMP yang memiliki sertifikat pendidik tercatat 52,55 persen. Pada sisi lain, akreditasi minimal B untuk SMP baru mencapai 65,71 persen. Angka-angka ini memang harus diperbarui untuk menggambarkan kondisi 2026, tetapi cukup menjadi alasan mengapa sektor pendidikan membutuhkan evaluasi yang serius dan terbuka.

Persoalannya, pembangunan pendidikan tidak boleh berhenti pada urusan berapa sekolah yang sudah dicat, berapa ruang kelas yang telah direhabilitasi, atau berapa kegiatan pelatihan guru yang sudah dilaksanakan. Ukuran keberhasilannya jauh lebih substansial. Apakah kemampuan membaca dan berhitung anak meningkat, apakah kualitas pembelajaran semakin baik, apakah sekolah memberikan lingkungan yang aman dan apakah setiap anak memperoleh kesempatan yang setara untuk belajar?

Di tengah berbagai persoalan tersebut, ada satu janji politik yang juga patut ditagih, yakni program seragam sekolah gratis. Program yang semestinya menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap keluarga kurang mampu itu mengalami keterlambatan dari waktu yang diharapkan masyarakat. Padahal, bagi sebagian orang tua, seragam sekolah bukan persoalan kecil. Ketika tahun ajaran baru tiba, kebutuhan seragam, sepatu, tas dan perlengkapan belajar menjadi pengeluaran yang tidak bisa ditunda.

Janji politik memang bukan barang yang dapat diselesaikan hanya dengan sekali pengumuman. Ada proses penganggaran, pendataan penerima, pengadaan, hingga distribusi. Tetapi, masyarakat juga tidak bisa terus-menerus diminta memahami alasan administratif. Jika program itu merupakan komitmen politik, maka pemerintah wajib menjelaskan mengapa pelaksanaannya terlambat dan kapan akan direalisasikan.

Jangan sampai seragam gratis lebih sering hadir dalam percakapan politik daripada dalam lemari anak-anak sekolah. Sebab, bagi keluarga yang kemampuan ekonominya terbatas, yang dibutuhkan bukan penjelasan panjang tentang prosedur pengadaan, melainkan kepastian kapan janji tersebut menjadi kenyataan.

Kita juga tidak boleh mengabaikan persoalan perlindungan peserta didik. Pada Agustus 2026, muncul kasus dugaan pelecehan yang melibatkan seorang guru SMP di Tanjungpinang. Wali Kota Lis ketika itu menyampaikan bahwa guru bersangkutan ditarik dari kegiatan mengajar dan pemeriksaan akan dilakukan melalui Inspektorat. Langkah tersebut merupakan respons awal yang perlu diapresiasi, tetapi penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti pada tindakan sementara. Harus ada pemeriksaan yang objektif, perlindungan terhadap anak, serta mekanisme pengawasan yang memastikan kejadian serupa tidak terulang.

Perlindungan anak tidak cukup dibangun melalui imbauan atau slogan sekolah ramah anak. Dinas Pendidikan harus memastikan setiap sekolah memiliki sistem pengaduan yang aman, pengawasan yang berjalan, serta mekanisme penanganan yang jelas. Kepala sekolah, guru dan seluruh tenaga kependidikan harus memahami bahwa lingkungan pendidikan adalah ruang perlindungan, bukan ruang yang memberi kesempatan bagi siapa pun untuk menyalahgunakan kewenangan.

Di tingkat sekolah, pembenahan juga harus menyentuh kepemimpinan kepala sekolah dan hubungan antara guru dengan wali murid. Keluhan orang tua tidak boleh dianggap sebagai gangguan terhadap kewibawaan sekolah. Sebaliknya, kritik harus menjadi bahan evaluasi. Guru perlu diberikan ruang untuk menjelaskan persoalan secara proporsional, sementara orang tua berhak mendapatkan kepastian bahwa keluhan mereka ditindaklanjuti. Jangan sampai persoalan komunikasi dan buruknya hubungan internal dibiarkan berlarut-larut hingga peserta didik ikut menjadi korban.

Di sinilah keputusan mempertahankan Teguh Ahmad Syafari menjadi relevan untuk diuji. Jika Wali Kota menilai kepemimpinan Dinas Pendidikan masih layak dilanjutkan, tentu harus ada dasar evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Apa target yang telah dicapai? Apa yang belum selesai? Apa strategi percepatannya? Dan kapan masyarakat bisa melihat hasilnya? Jangan sampai rotasi pejabat di sejumlah OPD hanya menjadi simbol penyegaran birokrasi, sementara sektor pendidikan seolah memperoleh pengecualian dari tuntutan evaluasi.

Tentu, mengganti kepala dinas bukan obat mujarab bagi seluruh persoalan pendidikan. Pergantian pejabat tanpa perencanaan yang baik justru bisa mengganggu kesinambungan program. Tetapi mempertahankan pejabat juga bukan jaminan bahwa persoalan akan selesai dengan sendirinya. Keduanya membutuhkan ukuran yang sama, kompetensi, integritas, capaian kinerja dan kemampuan menyelesaikan masalah.

Karena itu, Lis Darmansyah tidak cukup hanya menjawab bahwa Teguh masih dipercaya. Kepercayaan politik dan kepercayaan administratif harus dibuktikan melalui capaian. Jika memang kinerjanya baik, sampaikan kepada publik apa yang sudah dikerjakan. Jika masih terdapat target yang tertinggal, umumkan langkah pembenahannya. Dan jika dalam evaluasi ditemukan kegagalan yang terus berulang tanpa perbaikan berarti, jangan ragu mengambil keputusan.

Teguh boleh tetap teguh di kursinya. Namun, jangan sampai keteguhan itu justru lebih terlihat pada keberlangsungan jabatan daripada pada penyelesaian persoalan pendidikan. Sebab, yang perlu dipertahankan bukan kenyamanan seorang pejabat, melainkan keberlangsungan mutu pendidikan dan hak anak-anak Tanjungpinang untuk memperoleh masa depan yang lebih baik.

Jika kursi kepala OPD bisa dievaluasi dan dirotasi, mengapa kinerja pendidikan tidak boleh ditagih dengan standar yang sama?



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button