Nasib Ratusan Keluarga Tak Boleh Digantung di Meja Birokrasi
Ada ironi yang terus mengendap di Kelurahan Air Raja, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri. Hamparan tanah seluas 253,25 hektare telah berubah menjadi ruang hidup masyarakat. Rumah berdiri, kebun digarap, keluarga tumbuh. Namun status lahannya masih menyisakan kabut ketidakpastian.
Sedikitnya 200 KK disebut telah lama menempati dan memanfaatkan kawasan itu. Mereka bukan sekadar berada di atas sebidang tanah, tetapi telah membangun kehidupan bertahun-tahun di sana.
Dua Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT Citra Daya Aditya (CDA), masing-masing seluas 178,19 hektare dan 75,06 hektare, berakhir pada 10 September 2024. Jauh sebelum masa HGB berakhir, persoalan kawasan ini sebenarnya sudah diketahui pemerintah. Bahkan, selama sekitar 30 tahun lahan disebut tidak dimanfaatkan perusahaan sesuai peruntukannya, sementara di lapangan aktivitas masyarakat terus berkembang.
Pada September 2024, Kantah dan Kanwil BPN Kepri menghentikan proses perpanjangan dan pemisahan HGB PT CDA. Kondisi lapangan harus clear and clean, termasuk penyelesaian persoalan dengan masyarakat.
Semestinya sejak saat itu, persoalan eks SHGB CDA tidak lagi dipandang sebagai urusan administrasi pertanahan semata. Ini telah menjadi persoalan sosial, tata ruang, kepastian hukum dan masa depan warga.
Pada Februari 2026, Pemko Tanjungpinang kembali menyampaikan bahwa pendataan penguasaan dan pemanfaatan lahan masih dilakukan. Pemerintah juga menyebut adanya permintaan dari kementerian untuk mendata masyarakat yang berada di kawasan tersebut.
Ada pula rencana identifikasi melalui program Inventarisasi Penguasaan, Pemilik, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang disampaikan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah.
Namun waktu terus berjalan. Tahapan demi tahapan terdengar, sementara kepastian yang ditunggu masyarakat belum juga tampak di ujung jalan.
Pemerintah tentu tidak boleh bekerja dengan cara serampangan. Status tanah terlantar, misalnya, memiliki mekanisme dan kewenangan tersendiri di tingkat Kanwil BPN hingga Menteri ATR/BPN.
Tetapi kehati-hatian tidak boleh menjadi alasan untuk berjalan terlalu lambat. Pemko memang bukan pihak yang menetapkan seluruh status tanah tersebut. Namun Pemko memiliki kepentingan langsung karena masyarakat yang menempati dan memanfaatkan lahan itu adalah bagian dari warganya.
Maka perannya harus lebih aktif. Data harus diselesaikan. Penguasaan dan pemanfaatan tanah harus dipetakan. Rumah, kebun dan fasilitas yang sudah ada harus diinventarisasi. Hasilnya harus disusun menjadi dokumen yang kuat, kemudian dikawal secara resmi ke Kanwil BPN dan Kementerian ATR/BPN.
Jangan sekadar mengirim surat. Kawal sampai ada jawaban. BPN sebelumnya juga telah membuka kemungkinan pemanfaatan apabila tanah tersebut nantinya berstatus tanah negara, termasuk kemungkinan menjadi tanah cadangan negara untuk pemerintah daerah atau diberikan kepada masyarakat sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Artinya, ruang penyelesaian bukan tidak ada. Tapi yang dibutuhkan adalah kesungguhan untuk menempuhnya sampai tuntas.
Apalagi kini muncul persoalan baru. Plang Yayasan Lentera Suluh Era berdiri di salah satu bagian eks HGB CDA. Kepala Kantah Tanjungpinang Sri Dewi Marlina Putri pun menjelaskan bahwa keberadaan SK Menteri terkait yayasan tidak otomatis menghapus persyaratan terhadap objek tanah. Status, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatannya tetap harus dibuktikan.
Ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Karena ketika kepastian hukum terlalu lama dibiarkan kosong, ruang tersebut mudah diisi oleh berbagai kepentingan dan tafsir.
Pemko Tanjungpinang perlu mengubah pola kerja, bukan lagi sekadar menunggu proses, melainkan mengawal proses.
Jika data belum lengkap, lengkapi. Jika koordinasi terhambat, buka jalur koordinasi yang lebih kuat. Jika kewenangan berada di kementerian, kawal sampai ke kementerian. Jika anggaran menjadi persoalan, cari jalan keluarnya dan jika ada persoalan hukum, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Gak boleh dibiarkan ratusan keluarga hidup dalam ketidakjelasan hanya karena birokrasi terlalu nyaman dengan kalimat “masih berproses.”
Kita juga melihat bagaimana persoalan lahan dapat bergerak ketika ada kepentingan pembangunan yang konkret. Informasi mengenai lahan PT Kemayan Bintan, misalnya, menunjukkan proses IP4T didorong dalam kaitannya dengan rencana pembangunan rumah sakit.
Maka semangat yang sama semestinya diberikan juga kepada eks SHGB CDA. Jangan hanya tanah yang memiliki nilai proyek yang bergerak cepat. Tanah yang menjadi tempat rakyat membangun kehidupan juga harus diperjuangkan.
Karena pemerintah tidak diukur dari banyaknya rapat yang digelar atau berapa kali kata “koordinasi” diucapkan. Pemerintah diukur dari kepastian yang akhirnya sampai kepada rakyat.
Eks Sertifikat HGB CDA sudah terlalu lama menjadi tanah yang menunggu. Jangan biarkan ratusan keluarga ikut menjadi manusia yang menunggu tanpa batas.
Di bawah kepemimpinan Lis Darmansyah, Pemko Tanjungpinang perlu berdiri lebih tegak dalam persoalan ini dengan merapikan data, memperkuat dokumen, mengetuk pintu kementerian, mengawal birokrasi dan memperjuangkan kepastian bagi warganya sendiri.
Karena dari 253,25 hektare itu bukan sekadar angka di atas peta. Di sana ada rumah permanen, ada kebun, ada keluarga, ada anak-anak yang tumbuh dan ada masa depan yang tidak seharusnya terus digantungkan pada satu kalimat yang pemerintah sering ucapkan: “Masih dalam proses”.





