Kasus Penimbunan di Dompak Kehilangan Transparansi Penegak Hukum
Di negara hukum, masyarakat tidak hanya berhak mengetahui ketika sebuah kasus mulai diselidiki. Masyarakat juga berhak mengetahui bahwa penyelidikan itu benar-benar berjalan. Hak itulah yang hingga kini belum sepenuhnya hadir dalam penanganan dugaan penimbunan kawasan di bawah Jembatan I Dompak, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri.
Kasus ini bukan perkara kecil. Ia telah menarik perhatian Wali Kota Tanjungpinang, DPRD, KNPI, hingga Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan. Pemerintah Kota bahkan telah memasang garis pembatas di lokasi sebagai bentuk penghentian aktivitas yang diduga melanggar ketentuan.
Ironisnya, ketika hampir semua pihak mulai bersuara, justru perkembangan proses hukum terdengar paling sunyi. Ada apa sebenarnya ?
Publik mengetahui kasus ini telah ditangani aparat penegak hukum Polresta Tanjungpinang. Publik juga mendengar informasi bahwa sejumlah pihak telah dipanggil. Tetapi setelah itu, informasi berhenti.
Siapa yang telah diperiksa?
Apa materi yang didalami?
Apakah status kawasan sudah dipastikan?
Apakah penyelidikan masih berlangsung?
Atau justru telah ditemukan kesimpulan tertentu?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah memperoleh jawaban yang memadai. Padahal, transparansi bukan musuh penyidikan.
Tidak ada aturan yang melarang aparat menyampaikan perkembangan umum sebuah perkara. Kepolisian di berbagai daerah di Indonesia setiap hari menyampaikan rilis mengenai jumlah saksi yang diperiksa, barang bukti yang diamankan, maupun tahapan penyelidikan, tanpa harus membuka materi pemeriksaan yang bersifat rahasia.
Karena itu, ketika sebuah perkara yang menyangkut dugaan kawasan hutan negara justru minim informasi, publik tentu berhak bertanya.
Bukan bertanya karena ingin mencampuri penyidikan. Melainkan bertanya karena ingin memastikan bahwa aparat penegak hukum benar-benar bekerja.
Yang lebih menarik, pemerintah pusat melalui Gakkum Kementerian Kehutanan justru menunjukkan respons yang relatif cepat. Mereka menyatakan akan meminta data kepada BPKH dan DLHK, melakukan verifikasi lapangan, bahkan membuka peluang berkolaborasi dengan kepolisian dan kejaksaan.
Respons itu memberi kesan bahwa persoalan ini dipandang serius. Lalu mengapa perkembangan penanganan di tingkat daerah justru belum terlihat secara terbuka?
Pertanyaan ini penting dijawab.
Sebab kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum tidak hanya dibangun melalui hasil akhir sebuah perkara. Kepercayaan juga dibangun melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Diam memang bukan pelanggaran hukum.
Namun dalam perkara yang menyangkut kepentingan publik, diam terlalu lama dapat melahirkan persepsi yang tidak diinginkan. Ruang kosong informasi akan selalu diisi oleh dugaan, prasangka, dan spekulasi.
Itulah sebabnya keterbukaan menjadi bagian penting dari penegakan hukum modern. Masyarakat tidak meminta penyidik membuka seluruh isi berkas perkara.
Masyarakat juga tidak meminta nama-nama pihak yang belum semestinya dipublikasikan. Yang diminta jauh lebih sederhana.
Sampaikan bahwa perkara ini masih berjalan.
Sampaikan sudah sampai tahap mana.
Sampaikan langkah apa yang sedang dilakukan.
Itu cukup untuk menjaga kepercayaan publik.
Apalagi kasus Dompak telah berkembang dari sekadar dugaan penimbunan mangrove menjadi dugaan pemanfaatan kawasan yang disebut masuk Hutan Produksi Tetap. Konsekuensi hukumnya tidak ringan. Apabila hasil penyelidikan membuktikan adanya penggunaan kawasan hutan tanpa persetujuan yang dipersyaratkan atau pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, perkara ini dapat memasuki ranah pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Karena itu, semakin besar perhatian publik terhadap sebuah perkara, semakin besar pula tanggung jawab aparat untuk menghadirkan kepastian.
Penegakan hukum tidak hanya harus adil.
Ia juga harus terlihat, adil.
Keadilan tidak akan pernah terlihat apabila prosesnya terus berada dalam ruang yang gelap. Kasus Dompak kini telah menjadi ujian.
Bukan hanya bagi pihak yang diduga melakukan aktivitas di kawasan itu, tetapi juga bagi aparat penegak hukum, apakah mereka bersedia membuka secukupnya proses yang sedang berjalan demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Sebab yang paling berbahaya bukanlah ketika hukum bekerja secara perlahan. Tapi yang paling berbahaya adalah ketika publik mulai kehilangan keyakinan bahwa hukum sedang bekerja.





