TEMBILAHAN, Radarsatu.com – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan keikutsertaan jajaran pemkab dalam Entry Meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bapperida Tembilahan tersebut diikuti secara daring dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Tantawi Jauhari, yang hadir mewakili Bupati Inhil, Herman.
Entry Meeting yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini menjadi titik awal dimulainya proses audit LKPD Tahun 2025 secara nasional. Agenda strategis ini dipimpin langsung oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) V, Dr. Bobby Adhityo Rizaldi, serta dihadiri jajaran pimpinan BPK RI dan Anggota Komisi II DPR RI.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Sekda Tantawi Jauhari, ditegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Inhil wajib menunjukkan kesiapan penuh selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kami mengingatkan kepada seluruh pimpinan OPD untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini dengan baik. Sikap kooperatif dalam penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan adalah hal yang utama,” tegas Tantawi Jauhari.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa ketepatan penyajian data dan keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan wujud nyata tanggung jawab pemerintah daerah kepada publik. Dengan dukungan data yang valid, diharapkan proses pemeriksaan oleh tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dapat berjalan lancar dan objektif.
Acara ini turut diikuti oleh Ketua Komisi II DPRD Inhil serta para kepala OPD terkait. Melalui sinergi yang kuat antara eksekutif dan auditor, Pemkab Inhil optimis dapat mempertahankan standar pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
