PEKANBARU, Radarsatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah menseriusi rencana penambahan penyertaan modal daerah bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan plat merah agar lebih kompetitif sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pembahasan mendalam mengenai rencana ini digelar di Kantor Gubernur Riau, Jumat (27/3/2026). Selain mematangkan rencana suntikan modal baru, rapat ini juga menjadi ajang evaluasi total terhadap kinerja dan kontribusi BUMD atas penyertaan modal yang telah diberikan sebelumnya.
Suntikan Modal Berbasis Kajian Matang
Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M Job Kurniawan, menegaskan bahwa Pemprov Riau tidak akan gegabah dalam mengalokasikan anggaran. Setiap rupiah yang disertakan harus didasari oleh kajian komprehensif yang terukur.
“Penambahan penyertaan modal ini wajib melalui kajian yang matang. Kami ingin memastikan setiap investasi daerah memberikan manfaat optimal dan dampak nyata bagi perekonomian Riau,” ujar M Job Kurniawan usai memimpin rapat.
Hasil evaluasi capaian kinerja masing-masing BUMD akan menjadi rapor sekaligus dasar penentu kebijakan lanjutan. Pemprov menginginkan BUMD tidak hanya sekadar bertahan, tetapi mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang profesional.
Tuntutan Inovasi dan Profesionalisme
Di tengah persaingan usaha yang kian ketat, BUMD Riau dituntut untuk keluar dari zona nyaman. Penambahan modal diharapkan menjadi stimulus bagi perusahaan daerah untuk melahirkan inovasi bisnis baru.
“BUMD harus mampu berinovasi dan meningkatkan profesionalisme. Dengan struktur permodalan yang kuat, peran mereka sebagai penggerak ekonomi akan semakin optimal,” tambahnya.
Pengawasan Ketat dan Akuntabilitas
Pemprov Riau juga memberikan atensi khusus pada aspek pengawasan. M Job menegaskan bahwa penggunaan dana penyertaan modal akan dipantau secara berkala guna memastikan efektivitas anggaran sesuai peruntukannya.
“Pengawasan dan evaluasi berkala adalah harga mati untuk menjaga akuntabilitas. Kami tidak menoleransi adanya penyimpangan dalam pemanfaatan anggaran daerah yang telah dialokasikan,” tegasnya dengan nada lugas.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Riau optimistis kinerja BUMD akan meningkat signifikan, sehingga kontribusi terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Riau dapat dirasakan secara lebih luas.
