JAKARTA, radarsatu.com – Badan Karantina Indonesia (Barantin) mengambil peran dalam Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam), masuk dalam kelompok kerja (Pokja) Pencegahan.
Hal demikian sebagai bentuk dukungan penuh Barantin, yang disampaikan Hudiansyah Is Nursal selaku Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat seusai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).
“Barantin siap mendukung adanya Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan. Sejalan dengan adanya Satgas (Satuan Tugas) ‘Ad Hoc’ Penegakan Hukum Barantin yang baru terbentuk. Dapat mengoptimalkan peran dari instrumen yang dimiliki oleh Barantin, yaitu PPNS (penyidik pegawai negeri sipil), intelijen, dan polisi khusus,” kata Hudiansyah di Ruang Nakula, Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (5/11).
Kepala Biro Hukmas yang akrab disapa Ian mengatakan bahwa Barantin mendukung penuh program Kemenko Polkam. Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, demi menjaga keamanan negara dengan melakukan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan. Barantin akan bersinergi dengan kementerian lembaga lainnya.
“Arahan Menteri Koordinator Bidang Polkam yang disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Asep Jenal, bahwa penyelundupan yang dimaksud berdampak terhadap perekonomian negara. Misalnya benih bening lobster (BBL) yang masuk dalam ranah Barantin,” jelas Ian.
Ian menambahkan bahwa penjelasan dari Kemenko Polkam terkait pengelompokan penyelundupan yang menjadi fokus desk, meliputi barang ekonomi, satwa dan tumbuhan, manusia, senjata, dan barang berbahaya. Rapat dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Asep Jenal Ahmadi, yang dihadiri oleh kementerian lembaga terkait.
Tujuan pembentukan desk tersebut di antaranya untuk penguatan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kementerian lembaga, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang keamanan, dan terciptanya pemerintahan yang bersih, kuat, dan proaktif terhadap harapan masyarakat sesuai dengan delapan misi utama Asta Cita.
