JAKARTA, RADARSATU.com – Penjabat (Pj.) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan hadir langsung di Istana Negara mengikuti pengarahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kepada penjabat kepala daerah se-Indonesia, di Jakarta, Senin (30/10).
Usai kegiatan, Hasan menjabarkan arahan Presiden untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penjabat kepala daerah.
“Tadi kami mencatat beberapa point yang disampaikan, diantaranya pengendalian inflasi di daerah, antisipasi perubahan iklim dampak El Nino, ciptakan iklim investasi, menyederhanakan prosedur perizinan, alokasi anggaran untuk peningkatan ekonomi dan bantuan sosial, melaksanakan program utama pemerintah dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan masalah stunting, serta menyukseskan penyelenggaraan pemilu,” jelas Hasan.
Hasan mengatakan, Pemerintah Kota Tanjungpinang akan menjalankan amanah yang disampaikan dan yang telah berjalan akan dilakukan secara berkelanjutan.
“Untuk pengendalian inflasi, Pemko Tanjungpinang secara rutin melakukan rapat bersama TPID untuk mengetahui ketersediaan barang pokok dan kestabilan harga, juga melakukan pengecekan langsung di pasar dan distributor. Selanjutnya dengan menggelar Gerakan Pangan Murah bergilir di setiap wilayah sebagai upaya intervensi harga dibawah harga pasaran,” ungkapnya.
Ditambahkannya, untuk peningkatan ekonomi dan bantuan sosial, Pemko Tanjungpinang terbantu dengan adanya anggaran alokasi insentif fiskal yang diberikan Pemeritah Pusat beberapa waktu lalu.
“Melalui APBD, disalurkan melalui program kegiatan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat demi peningkatan dan penguatan ekonomi. Sedangkan dana insentif disalurkan untuk pengentasan kemiskinan juga bantuan sosial. Dalam hal pengentasan kemiskinan ekstrem dan masalah stunting, Pemko Tanjungpinang berkolaborasi bersama semua pihak untuk percepatan mencapai target nasional,” jelas Hasan.
Terakhir, Hasan menyebut akan ikut mensukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi di daerah.
“Pemko Tanjungpinang terus lakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu mulai dari mendukung dalam hal pengawasan terhadap media promosi partai politik dan kesiapan pengamanan pemilu melalui perangkat daerah terkait, dalam hal penganggaran juga telah dilakukan penandatanganan perjanjian hibah daerah Pemko Tanjungpinang dengan KPU dan Bawaslu Kota Tanjungpinang, hingga sosialiasasi melalui surat edaran kepada pegawai ASN dan honorer untuk netral,” tuturnya. (*)
