LINGGA, – – Demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik di
lingkungan pemerintahan, maka Pemprov Kepri bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kepulauan Riau menggelar pertemuan bersama Ombudsman Republik Indonesia, Jumat (26/04/2019).
Acara penandatangan nota kesepahaman yang dilaksanakan di Hotel CK Tanjungpinang, Kepulauan Riau ini, sekaligus disejalankan dengan pembinaan peningkatan kualitas pelayanan dan tata cara evaluasi kepatuhan pelayanan publik.
Dari Kabupaten Lingga, tampak hadir Bupati Lingga, didampingi oleh Inspektur Kabupaten Lingga, Kepala Bappelitbang, Kabag Organisasi dan Tata Laksana (ortal) serta Kabag Hukum Kabupaten Lingga.
Maksud diselenggarakannya nota kesepahaman tersebut untuk meningkatkan kerjasama serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lingga.
Sedangkan tujuan dari MoU tersebut ialah untuk menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga melalui
pencegarah mal administrasi dan percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat.
Seperti yang diketahui, Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).
Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga Negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya (pasal 2 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)
Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, maka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka Ombudsman RI bekerja berdasarkan kepada Kepatutan, Keadilan, Non-diskriminasi, Tidak memihak,
Akuntabilitas, Keseimbangan, serta Keterbukaan dan Kerahasiaan.
Untuk itulah dengan terlaksananya nota kesepahaman ini, diharapkan akan tercipta good governance di Kabupaten Lingga kedepan. Untuk diketahui, selain Bupati Lingga, Nota Kesepahaman tersebut juga ditandatangani oleh Guburnur Kepri Dr. NURDIN BASIRUN, S.Sos. M.Si; Walikota Tanjungpinang H. SAHRUL, S.Pd.; Bupati
Bintan H. APRI SUJADI, S.Sos.; Bupati Karimun H. AUNUR RAFIG, Sos. M.Si; serta Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Prof. Dr. SYAFSIR AKHLUS. M.Sc. (MC)
