Editorial

Kasus Penimbunan di Dompak Atensi Banyak Pihak, Kepastian Hukum Belum Datang

Kasus dugaan penimbunan kawasan di bawah Jembatan I Dompak tidak lagi sekadar berbicara tentang hilangnya hamparan mangrove. Perkara ini telah berkembang menjadi ujian besar bagi negara dalam menjaga kawasan hutannya, menegakkan tata ruang, sekaligus membuktikan bahwa hukum tidak berhenti ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi.

Perlahan tetapi pasti, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Awalnya masyarakat hanya melihat alat berat bekerja, tanah ditimbun, dan bentang alam pesisir berubah.

Kemudian muncul informasi bahwa sebagian lokasi yang ditimbun berada dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT). Belakangan, pihak kelurahan mengaku belum mengetahui adanya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) maupun pelepasan kawasan hutan pada area tersebut.

Jika rangkaian fakta itu nantinya terbukti melalui proses hukum, perkara ini tidak lagi hanya menyangkut dugaan kerusakan mangrove. Persoalannya telah bergeser menjadi dugaan pemanfaatan kawasan hutan negara tanpa mekanisme yang dipersyaratkan undang-undang.

Menariknya, perhatian terhadap kasus ini datang dari berbagai arah. Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, secara terbuka menyatakan kemarahannya atas dugaan penimbunan kawasan tersebut dan meminta agar aktivitas yang melanggar aturan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sikap itu kemudian ditindaklanjuti Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan memasang garis pembatas (police line) di lokasi sebagai bentuk penghentian aktivitas karena diduga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak memilih membiarkan persoalan ini berlalu tanpa respons.

DPRD Kota Tanjungpinang melalui Komisi III sempat berencana menggelar rapat dengar pendapat. Namun agenda itu dibatalkan setelah diperoleh informasi perkara telah ditangani aparat penegak hukum yaitu Polresta Tanjungpinang.

KNPI Kota Tanjungpinang melalui Ketua DPD, Dimas Prayoga, kemudian mendesak agar Polresta Tanjungpinang lebih transparan menyampaikan perkembangan penyelidikan sehingga masyarakat mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan.

Kini, perhatian juga datang dari pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan menyatakan akan memverifikasi status kawasan bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Bahkan Gakkum membuka peluang berkolaborasi dengan kepolisian dan kejaksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Artinya, perkara Dompak kini bukan lagi isu lokal. Ia telah menjadi perhatian pemerintah daerah, DPRD, organisasi kepemudaan, hingga pemerintah pusat.

Namun di tengah derasnya perhatian tersebut, muncul satu ruang kosong yang belum terisi. Bagaimana perkembangan penanganan hukumnya?

Hingga kini masyarakat belum memperoleh penjelasan mengenai siapa saja yang telah diperiksa, sudah sejauh mana penyelidikan berjalan, maupun apakah telah ditemukan dugaan tindak pidana.

Padahal, keterbukaan informasi bukan berarti membuka seluruh materi penyidikan. Transparansi justru menjadi bagian penting dari akuntabilitas aparat kepada publik.

Kasus Dompak juga menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak pernah berdiri sendiri. Di balik satu hamparan tanah timbunan, terdapat kemungkinan bersinggungan dengan berbagai rezim hukum.

Apabila hasil verifikasi membuktikan lokasi tersebut merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap yang digunakan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), maka perkara ini berpotensi ditelusuri berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penggunaan kawasan hutan tanpa persetujuan pemerintah dapat berimplikasi pada sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila penimbunan mengakibatkan kerusakan ekosistem mangrove atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, penyidik juga dapat menelusuri dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah.

Dalam undang-undang tersebut, pelaku yang dengan sengaja melakukan perbuatan hingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dapat berpotensi dijerat pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar, apabila seluruh unsur tindak pidananya terbukti di pengadilan.

Di sisi lain, apabila kegiatan dilakukan tanpa kesesuaian pemanfaatan ruang atau bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah, maka aspek hukum tata ruang dan administrasi pemerintahan juga dapat menjadi objek pemeriksaan.

Bahkan apabila kawasan tersebut merupakan bagian dari wilayah pesisir yang dilindungi, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga dapat menjadi dasar penelusuran oleh aparat sesuai hasil penyelidikan.

Dengan kata lain, perkara Dompak bukan perkara sederhana. Ia berpotensi menyentuh hukum kehutanan, lingkungan hidup, tata ruang, hingga pengelolaan wilayah pesisir.

Yang dipertaruhkan pun bukan hanya beberapa ribu meter persegi lahan. Yang sedang dipertaruhkan adalah kewibawaan negara dalam menjaga kawasan hutannya sendiri.

Apabila dugaan pelanggaran benar terjadi tetapi tidak dituntaskan, pesan yang akan diterima publik sangat buruk yaitu kawasan hutan dapat berubah fungsi lebih dahulu, sementara legalitas menyusul kemudian.

Sebaliknya, apabila aparat mampu mengungkap perkara ini secara profesional, transparan, dan tuntas, maka Dompak akan menjadi bukti bahwa hukum tetap bekerja tanpa memandang siapa pelakunya dan seberapa besar kepentingan yang berada di belakangnya.

Publik tidak sedang meminta penyidikan dibuka seluruhnya. Publik hanya menunggu satu hal yaitu kepastian. Apakah negara benar-benar hadir menjaga kawasan hutannya, atau justru membiarkan hukum berhenti di batas kepentingan.

Karena itu, ukuran sebuah negara hukum bukan terletak pada banyaknya undang-undang yang dimiliki, tapi pada keberanian menegakkannya ketika diuji di lapangan.



Related Articles

Back to top button