BintanEditorial

Rp8,76 Miliar untuk Perjalanan Dinas, Saatnya Bupati Mengevaluasi Anggaran DPRD Bintan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kepri atas keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025 menyajikan pesan yang tidak boleh dipandang sebagai rutinitas audit tahunan.

Di balik angka temuan Rp30,39 juta, terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar: lemahnya tata kelola, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaan uang publik.

Yang paling mencolok adalah besarnya belanja perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan. Dari pagu Rp8,95 miliar, anggaran yang direalisasikan mencapai Rp8,76 miliar atau hampir 98 persen. Nilai ini menjadi yang terbesar dibandingkan tujuh perangkat daerah lain yang menjadi objek temuan BPK terkait perjalanan dinas.

Besarnya anggaran tentu bukan sebuah kesalahan. Perjalanan dinas merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Namun, besarnya anggaran justru menuntut standar pengawasan yang lebih tinggi. Semakin besar uang rakyat yang dikelola, semakin besar pula tanggung jawab moral dan administratif untuk mempertanggungjawabkannya.

Persoalannya, BPK menemukan fakta yang tidak sederhana bersama tujuh OPD lainnya. Ada biaya penginapan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, perjalanan dinas yang tidak sesuai fakta, hingga bukti pembayaran transportasi yang tidak diterbitkan secara resmi. Bahkan BPK menemukan pelaksana perjalanan dinas yang tidak menginap tetapi tetap mempertanggungjawabkan biaya hotel, serta perjalanan yang tidak dilaksanakan sesuai penugasan.

Temuan-temuan tersebut bukan sekadar kesalahan penulisan kuitansi atau kekeliruan administrasi. Itu adalah sinyal bahwa sistem pengendalian internal tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Lebih penting lagi, BPK tidak berhenti pada pencatatan angka. Auditor negara secara tegas menyebut penyebabnya. Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran dinilai kurang melakukan pengawasan, Pejabat Penatausahaan Keuangan kurang melakukan verifikasi, dan pelaksana perjalanan dinas tidak mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai bukti yang sebenarnya.

Artinya, persoalan tidak berhenti pada dokumen. Persoalan berada pada manusia yang menjalankan sistem tersebut.

Bupati Bintan tidak cukup hanya menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK. Pernyataan setuju tidak akan memperbaiki tata kelola apabila tidak diikuti tindakan nyata.

Laporan BPK semestinya menjadi dasar bagi Bupati untuk segera mengevaluasi seluruh pelaku perjalanan dinas, pejabat penanggung jawab anggaran, pejabat verifikator, hingga pejabat pengguna anggaran yang disebut dalam temuan audit. Evaluasi bukanlah bentuk penghukuman, melainkan bagian dari tanggung jawab kepala daerah untuk memastikan setiap aparatur yang mengelola uang rakyat bekerja secara profesional dan akuntabel.

Publik tentu akan bertanya, jika perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan bisa lolos dalam proses administrasi, bagaimana dengan pengeluaran lainnya seperti anggaran pokok pikiran (Pokir) ? Pertanyaan ini bukan tuduhan, tetapi konsekuensi logis dari temuan auditor negara.

Yang juga perlu dipahami, pengembalian uang atau tindak lanjut administrasi tidak menghapus jejak temuan tersebut. Catatan audit BPK tetap menjadi bagian dari rekam jejak pengelolaan keuangan daerah. Jejak itu akan selalu menjadi ukuran bagaimana sebuah pemerintahan menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah daerah juga perlu berhenti memandang setiap temuan BPK sebagai persoalan yang selesai setelah rekomendasi dipenuhi. Esensi audit bukan sekadar mengembalikan uang atau melengkapi dokumen, melainkan memperbaiki sistem agar kesalahan serupa tidak terus berulang dari tahun ke tahun.

Jika pola yang sama terus muncul dalam laporan pemeriksaan berikutnya, maka yang patut dipertanyakan bukan lagi kemampuan aparatur membuat laporan pertanggungjawaban, melainkan keseriusan pemerintah membangun budaya integritas dalam birokrasi.

Masyarakat tidak menilai keberhasilan pemerintah dari banyaknya perjalanan dinas yang dilakukan. Yang dinilai adalah manfaatnya. Apakah perjalanan tersebut benar-benar menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, kebijakan yang lebih berkualitas, dan pembangunan yang lebih cepat. Jika jawabannya tidak jelas, maka sebesar apa pun anggarannya akan selalu dipertanyakan.

Temuan BPK adalah alarm. Alarm tidak dibuat untuk didengar lalu diabaikan. Alarm dibuat agar semua pihak segera bertindak sebelum persoalan yang lebih besar benar-benar terjadi.



Related Articles

Back to top button