BATAM, Radarsatu.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (AK3L) Provinsi Kepulauan Riau periode 2026-2031 resmi dilantik dalam rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) II AK3L Kepri yang digelar pada Minggu 7 Juni 2026.
Ketua DPD AK3L Kepri, Yudi Syafrudin, menegaskan pihaknya akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kepulauan Riau.
“Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Disnaker, Kominfo, serta perguruan tinggi. AK3L hadir untuk memperkuat budaya K3 hingga ke tingkat kabupaten dan kota di Kepulauan Riau,” kata Yudi.
Ia mengatakan dalam waktu dekat AK3L Kepri akan membentuk kepengurusan cabang di kabupaten dan kota. Selain itu, organisasi tersebut juga berencana membentuk Tempat Uji Kompetensi (TUK) tingkat provinsi untuk mempermudah proses sertifikasi tenaga kerja di bidang K3.
“Ke depan, proses sertifikasi bisa dilakukan melalui kami. Kami juga memiliki program agar biaya sertifikasi K3 menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat dan tenaga kerja,” ujarnya.
Sementara itu, Pengawas Ahli Madya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Riau, Bukti Rantau, menyambut baik kehadiran AK3L sebagai mitra strategis dalam mendukung implementasi K3 di berbagai perusahaan.
Menurutnya, semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengawasan dan pengembangan K3, maka semakin besar peluang untuk menekan angka kecelakaan kerja.
“Selama ini kondisi K3 di Kepri masih perlu banyak perbaikan. Kehadiran AK3L menjadi tambahan dukungan yang sangat membantu kami dalam meningkatkan kesadaran dan penerapan K3 sehingga angka kecelakaan kerja dapat ditekan,” katanya.
Ia menambahkan keberadaan AK3L juga diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan sertifikasi kompetensi K3 dengan biaya yang lebih kompetitif melalui pola berbagi sumber daya dan kerja sama antar pemangku kepentingan.
“Yang kami dorong bukan sekadar murah, tetapi biaya yang lebih kompetitif sehingga akses terhadap sertifikasi K3 semakin terbuka bagi masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal AK3L Indonesia, Endang, menjelaskan bahwa AK3L merupakan organisasi profesi yang telah terdaftar dan menjalin koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum maupun Kementerian Ketenagakerjaan.
Menurutnya, AK3L selama ini aktif memberikan masukan kepada pemerintah terkait berbagai isu ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, sekaligus membangun kolaborasi dengan kalangan akademisi serta berbagai pihak lainnya.
“Kami terus mendorong link and match antara dunia kerja, pemerintah, dan akademisi. Di berbagai daerah, AK3L juga hadir untuk memberikan edukasi dan dukungan agar pemahaman tentang K3 semakin meningkat,” kata Endang.
Ia menegaskan AK3L merupakan wadah bagi para ahli dan praktisi keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan yang berkomitmen mendukung terciptanya budaya kerja yang aman dan produktif.
Pihaknya juga memastikan pengurus pusat akan terus memberikan dukungan kepada daerah, termasuk dalam penyediaan sarana organisasi dan penguatan sekretariat.
“Dengan kepengurusan baru di Kepri, kami berharap organisasi ini semakin optimal menjalankan program-programnya dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas K3 di daerah,” ujarnya.
Musda II dan pelantikan pengurus DPD AK3L Kepri tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan praktisi K3 dalam mewujudkan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.
