TANJUNGPINANG, Radarsatu.com – Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 melakukan peninjauan strategis ke lokasi budidaya udang vaname PT Win Win Shrimp di Tanjungpinang, Rabu (22/4/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memotret potensi ekonomi daerah sekaligus memastikan aspek ketenagakerjaan di sektor perikanan berjalan optimal.
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, didampingi Wakil Ketua Komisi IX, M. Yahya Zaini, beserta anggota lintas fraksi lainnya. Kehadiran para legislator pusat ini disambut langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Luki Zaiman Prawira.
Sebagai komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, Komisi IX menilai sektor budidaya udang vaname bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan ekosistem yang harus didukung oleh perlindungan tenaga kerja dan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang mumpuni.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini. Dukungan pusat terhadap produksi perikanan, khususnya udang vaname, sangat penting agar potensi besar Kepri benar-benar mampu dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Luki Zaiman Prawira mewakili Pemerintah Provinsi Kepri.
Keunggulan Kompetitif dan Target Ekspor
Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi perikanan yang luar biasa mencapai 1,1 juta ton per tahun. Udang vaname dipilih sebagai komoditas unggulan karena pertumbuhannya yang cepat dan produktivitas tinggi, selaras dengan target nasional peningkatan ekspor udang sebesar 250 persen yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Letak geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia memberikan nilai tambah dalam hal logistik dan akses pasar internasional. Hal ini menjadikan Kepri sebagai kawasan strategis untuk pengembangan industri perikanan berkelanjutan.
Fokus pada Perlindungan Sosial Pekerja
Dalam peninjauan tersebut, Komisi IX menekankan pentingnya penguatan jaminan sosial bagi para pekerja di sektor perikanan budidaya. DPR RI berkomitmen untuk mengawal kebijakan yang berpihak pada investasi berkualitas tanpa mengesampingkan hak-hak pekerja.
Pemerintah Provinsi Kepri berharap sinergi ini menjadi jembatan bagi hadirnya kebijakan pusat yang lebih berpihak pada pembangunan ekonomi pesisir. Kolaborasi antara DPR RI dan pemangku kepentingan diharapkan mampu menjadikan sektor kelautan sebagai tulang punggung ekonomi Kepri yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika global.
