TEMBILAHAN, Radarsatu.com – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, memimpin langsung Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Periode Maret Tahun Anggaran 2026 di Aula Kantor Bapperida Inhil, Kamis (9/4/2026). Rapat koordinasi ini menjadi momentum krusial bagi Pemerintah Kabupaten Inhil untuk melakukan pengendalian sekaligus percepatan pelaksanaan pembangunan daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Inhil, Tantawi Jauhari, Asisten II Setda Inhil, Dwi Budianto, serta diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Inhil.
Fokus Infrastruktur dan Sektor Pertanian
Dalam arahannya, Bupati H. Herman menegaskan bahwa fokus utama pembangunan tahun 2026 adalah percepatan infrastruktur. Ia mendorong OPD terkait untuk lebih proaktif dalam menjemput dukungan anggaran dari pemerintah pusat guna memperkuat konektivitas wilayah dan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Inhil.
“Evaluasi ini bukan sekadar mengejar capaian angka di atas kertas, tetapi bagaimana program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Saya minta seluruh OPD bergerak cepat, fokus, dan segera menuntaskan kegiatan yang masih tertinggal,” tegas Bupati Herman.
Peringatan Keras Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bupati juga memberikan perhatian khusus pada pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat memiliki standar kepatuhan dan batas waktu penyerapan yang sangat ketat.
“DAK memiliki tenggat waktu yang kaku. Jangan sampai ada keterlambatan yang merugikan daerah. OPD pengelola harus lebih proaktif dan memastikan seluruh administrasi hingga pekerjaan fisik selesai tepat waktu,” tambahnya.
4 Poin Strategis Evaluasi Inhil 2026
Dalam rapat tersebut, Pemkab Inhil menyepakati empat poin utama sebagai pedoman kerja hingga akhir tahun anggaran:
-
Optimalisasi Anggaran Pusat: Mengakselerasi akses penyerapan anggaran dari pusat dan provinsi untuk memperkuat fiskal daerah.
-
Prioritas Konektivitas: Mempercepat pembangunan jalan dan jembatan sebagai penunjang utama distribusi hasil pertanian.
-
Disiplin Administrasi: Menghindari pola lama penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun (akhir Desember) guna menjaga kualitas pekerjaan.
-
Komitmen Dampak Publik: Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Rapat evaluasi ditutup dengan pemaparan langkah teknis dari masing-masing OPD. Bupati Herman berharap seluruh jajaran pemerintah daerah memiliki frekuensi yang sama dalam mewujudkan target pembangunan hingga akhir Tahun Anggaran 2026 demi kemajuan Bumi Hamparan Kelapa Dunia.(Adv)
