TANJUNGPINANG, Radarsatu.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, secara resmi menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Kepri, Balairung Raja Khalid Hitam, Senin (30/3/2026).
Dalam pidatonya, Gubernur Ansar mengungkapkan capaian yang sangat signifikan dalam berbagai sektor pembangunan. Berdasarkan data evaluasi kinerja, dari total 458 indikator yang diukur, sebanyak 436 indikator atau 95,20 persen berhasil meraih kategori Sangat Tinggi.
“Capaian yang menggembirakan ini adalah buah dari kerja keras seluruh perangkat daerah serta dukungan penuh dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau,” ujar Ansar Ahmad di hadapan Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, dan jajaran legislatif.
Realisasi Anggaran Capai Target Optimal
Selain indikator makro pembangunan, Gubernur Ansar juga memaparkan performa keuangan daerah yang tetap stabil dan akuntabel. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 tercatat mencapai Rp3,729 triliun atau 95,39 persen dari target sebesar Rp3,910 triliun.
Sementara itu, dari sisi belanja daerah yang dialokasikan sebesar Rp3,932 triliun, pemerintah berhasil merealisasikan sebesar Rp3,733 triliun (94,94 persen). Belanja tersebut mencakup sektor operasional, modal, hingga transfer yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“LKPJ ini merupakan kewajiban konstitusional sekaligus bentuk pertanggungjawaban publik atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran,” tambahnya.
Tugas Pembantuan dan Sisa Anggaran (SiLPA)
Gubernur juga merinci pelaksanaan empat urusan pemerintahan melalui tugas pembantuan dari pusat—meliputi sektor pertanian, kepemudaan, pekerjaan umum, dan transmigrasi—dengan tingkat realisasi anggaran mencapai 92,46 persen. Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 tercatat sebesar Rp22,291 miliar.
Menutup Nota Pengantarnya, Gubernur Ansar mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk menjadikan hasil evaluasi LKPJ 2025 sebagai pijakan strategis dalam menyusun kebijakan di tahun mendatang.
“Mari kita perkuat sinergi eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing di masa depan,” pungkas Ansar.
