PEKANBARU, Radarsatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan pelayanan dasar masyarakat sebagai prioritas utama dalam postur anggaran tahun 2026. Di tengah tantangan kondisi fiskal, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pembangunan sekaligus menuntaskan kewajiban keuangan daerah yang tertunda.
Dalam keterangannya di Gedung Pauh Janggi, Pekanbaru, Jumat (20/2/2026), SF Hariyanto menjelaskan bahwa fokus tahun ini adalah menyelesaikan pembayaran kepada pihak ketiga serta penyaluran dana ke kabupaten/kota yang sempat tertunda.
“InsyaAllah, pada tahun 2026 seluruh kewajiban tersebut akan kita selesaikan secara bertahap dan tuntas. Kami menyadari belum semua harapan masyarakat tertunaikan karena kami harus melakukan penyusunan prioritas berdasarkan kemampuan fiskal,” ujar SF Hariyanto.
Strategi Lonjakan PAD: Target Tambahan Rp3 Hingga Rp5 Triliun
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemprov Riau telah menyiapkan strategi “jemput bola” guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). SF Hariyanto mengungkapkan bahwa fokus besarnya saat ini adalah memperkuat kemandirian fiskal agar tidak melulu bergantung pada dana transfer pusat.
Langkah konkret yang diambil meliputi:
-
Pembentukan Tim Lintas Instansi: Melibatkan DPRD dan Forkopimda untuk sinkronisasi kebijakan pendapatan.
-
Digitalisasi Sistem: Mengintegrasikan pengelolaan pajak dan retribusi secara transparan guna menekan kebocoran anggaran.
-
Optimalisasi Sektor Pajak: Memaksimalkan potensi dari pajak kendaraan, pajak bahan bakar, hingga pajak air permukaan.
“Target kita jelas, potensi PAD akan bertambah hingga Rp3 sampai Rp5 triliun. Peningkatan ini sangat penting agar kita bisa menuntaskan persoalan infrastruktur secara mandiri,” tegasnya.
Penguatan Ekosistem Bank Riau Kepri Syariah
Selain optimalisasi pajak, Plt Gubri juga mendorong para investor yang masuk ke Bumi Lancang Kuning untuk menggunakan layanan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. Langkah ini bertujuan agar dividen yang dihasilkan dari aktivitas perbankan tersebut dapat kembali berputar untuk kepentingan pembangunan masyarakat Riau.
Menutup keterangannya, SF Hariyanto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas program-program yang belum maksimal selama satu tahun terakhir. Namun, ia memastikan bahwa pembenahan tata kelola keuangan akan terus dilakukan demi pembangunan yang lebih merata.
