TANJUNGPINANG, Radarsatu.com – Pemerintah Kota Tanjungpinang resmi memulai penyusunan rencana pembangunan untuk tahun mendatang melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Penyengat Tahun 2026. Acara yang disejalankan dengan Rembug Stunting ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, S.Hut., M.M., di Balai Adat Indera Perkasa, Jumat (30/1).
Dalam arahannya, Sekda Zulhidayat menekankan pentingnya penetapan skala prioritas dalam setiap usulan pembangunan. Mengingat keterbatasan anggaran daerah, ia berharap masyarakat dan pihak kelurahan mampu memilah program yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.
Menjaga Marwah Adat Melayu
Hal menarik dalam pelaksanaan Musrenbang kali ini adalah kentalnya nuansa adat. Zulhidayat memberikan apresiasi tinggi kepada Kelurahan Penyengat yang tetap konsisten menerapkan nilai kearifan lokal, seperti penggunaan Balai Adat dan tradisi duduk bersila saat bermusyawarah.
“Ini mencerminkan jati diri kita. Nilai adat dan budaya bukan hanya identitas, tapi juga memperkuat etika kita dalam bermusyawarah dan bergotong royong,” ujar Zulhidayat.
Pesan untuk Pariwisata Pulau Penyengat
Sebagai destinasi sejarah yang unik di dunia, Pulau Penyengat menjadi perhatian serius Pemko Tanjungpinang. Sekda berpesan agar masyarakat menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Lebih lanjut, ia menitipkan pesan khusus terkait pelayanan wisatawan. Menurutnya, keberlanjutan ekonomi di Pulau Penyengat sangat bergantung pada kesan yang dibawa pulang oleh pengunjung.
“Mari kita jaga keramahan, kebersihan lingkungan, serta yang tak kalah penting adalah harga jual kuliner dan oleh-oleh yang wajar. Kita ingin wisatawan merasa nyaman dan rindu untuk kembali lagi, bukan sekadar sekali datang,” tegasnya.
Perencanaan yang Realistis
Menutup sambutannya, Zulhidayat berharap hasil dari Musrenbang Kelurahan Penyengat untuk RKPD 2027 ini menghasilkan draf pembangunan yang jujur dan bertanggung jawab.
“Musrenbang harus jadi ruang untuk menyepakati apa yang paling dibutuhkan masyarakat. Perencanaan harus tepat dan realistis agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
