PEKANBARU, Radarsatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mempertegas komitmennya dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat. Hal ini mengemuka saat jajaran Pemprov Riau mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual dari RCC Menara Lancang Kuning, Senin (22/12/2025).
Pertemuan yang dipimpin oleh Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, tersebut menyoroti dua isu krusial: pengendalian harga kebutuhan pokok menjelang awal tahun dan dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sekjen Kemendagri meminta pemerintah daerah tidak bekerja secara parsial. “Pemda harus memastikan pasokan tersedia dan distribusi lancar. Selain itu, percepatan izin dan penyediaan lahan untuk program perumahan nasional sangat bergantung pada peran aktif daerah,” tegas Tomsi.
Menanggapi arahan tersebut, Koordinator Kebijakan Perekonomian Provinsi Riau, Indrianasari, menyatakan bahwa Pemprov Riau terus memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah konkret seperti pemantauan harga pasar secara berkala dan penyelenggaraan operasi pasar murah tetap menjadi senjata utama menjaga daya beli warga.
“Prioritas kami adalah memastikan pasokan pangan aman dan harga terjangkau bagi masyarakat Riau di tengah dinamika ekonomi global,” ujar Indrianasari.
Terkait Program 3 Juta Rumah, Indrianasari menegaskan bahwa Pemprov Riau siap memberikan kemudahan regulasi. Pihaknya akan berkoordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota serta pengembang untuk memfasilitasi penyediaan lahan dan percepatan perizinan infrastruktur dasar.
“Kami berkomitmen agar masyarakat berpenghasilan rendah di Riau segera mendapatkan hunian yang layak melalui sinergi program nasional ini,” pungkasnya.
