TANJUNGPINANG, Radarsatu.com – Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Selasa (9/12/2025).
Rapat tahunan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini bertujuan mengevaluasi program kerja TPAKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Kepri.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kepri, T.S. Arif Fadillah, mewakili Gubernur, menjelaskan langkah strategis Pemprov Kepri meliputi percepatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), implementasi transaksi QRIS non-tunai, penguatan UMKM, penyaluran pinjaman modal bunga 0%, hingga bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Fokus TPAKD Tanjungpinang 2026: Kluster UMKM dan Digitalisasi
Wakil Wali Kota Raja Ariza memaparkan sejumlah program TPAKD yang telah dilaksanakan di Tanjungpinang, seperti kolaborasi dengan lembaga keuangan, edukasi literasi keuangan, fasilitasi kredit UMKM, dan penguatan ekosistem digital QRIS.
Selanjutnya, untuk tahun 2026, Pemko Tanjungpinang merencanakan beberapa program strategis, di antaranya:
-
Pembentukan Kluster Pembiayaan UMKM berbasis sektor unggulan.
-
Pengembangan Kelurahan Inklusi Keuangan.
-
Integrasi Program Digitalisasi UMKM dan QRIS.
-
Pusat Konsultasi Keuangan Daerah.
-
Ekspansi Program Asuransi Mikro untuk masyarakat berpendapatan rendah.
-
Program “Satu Pelajar Satu Rekening” yang lebih masif.
OJK Dorong Kolaborasi untuk UMKM sebagai Tulang Punggung Ekonomi
Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Dananjaya, menekankan pentingnya kolaborasi antar pihak untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi 10 kelompok sasaran dan pelaku UMKM.
“Kegiatan ini merupakan langkah konkret OJK bersama TPAKD untuk membantu pelaku UMKM memperoleh pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran. Kami berharap terjadi sinergi antara pelaku UMKM dengan lembaga keuangan,” jelas Danan.
Danan menambahkan, OJK berkomitmen memberikan pendampingan dan pelatihan literasi keuangan agar UMKM lebih siap mengelola pembiayaan.
“UMKM dan kelompok sasaran ini adalah tulang punggung perekonomian kita. Dengan mendukung mereka, kita juga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya.
