Mustamin Bakri Tekankan Atensi Pusat untuk Natuna-Anambas: Jalan, Pelabuhan, dan Air Bersih Harus Diwujudkan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dari Dapil Natuna–Anambas, H. Mustamin Bakri, menyampaikan harapan besar terhadap Komisi V DPR RI yang baru saja melakukan kunjungan kerja Reses di Graha Kepri, Kota Batam, Rabu (29/10/2025).F-Istimewa

BATAM, Radarsatu.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dari Dapil Natuna–Anambas, H. Mustamin Bakri, menyampaikan harapan besar terhadap Komisi V DPR RI yang baru saja melakukan kunjungan kerja Reses di Graha Kepri, Kota Batam, Rabu (29/10/2025).

​Mustamin menilai, kehadiran Komisi V bersama mitra kementerian, termasuk Kementerian PUPR dan Perhubungan, harus menjadi momentum nyata untuk memperjuangkan dan merealisasikan pembangunan strategis yang diusulkan oleh Pemprov Kepri.

​Fokus pada Kebutuhan Daerah Terdepan

​Menurut Mustamin, sinergi antara Pemda, Komisi V, dan kementerian terkait harus mampu mendorong percepatan realisasi anggaran pemerintah pusat, terutama bagi daerah terdepan yang berbatasan langsung seperti Natuna dan Anambas.

​“Harapan kami, apa yang menjadi usulan Pemprov Kepri secara umum dan khususnya untuk Natuna–Anambas bisa diperjuangkan dan direalisasikan melalui anggaran pemerintah pusat,” ujar Mustamin.

​Selain proyek besar seperti Jembatan Batam–Bintan (Babin) yang akan membuka konektivitas ekonomi, Mustamin menekankan pentingnya realisasi program prioritas infrastruktur dasar di Natuna dan Anambas, meliputi:

  • ​Peningkatan jalan dan pembangunan jembatan.
  • ​Pembangunan pelabuhan dan transportasi antarpulau.
  • ​Penyediaan air bersih.

​“Natuna dan Anambas membutuhkan dukungan nyata. Infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, transportasi, dan air bersih harus segera diwujudkan. Kami berharap pemerintah pusat dapat memberi atensi penuh,” tegasnya.

​Keterbatasan APBD, Butuh Dukungan Penuh APBN

​Di akhir pernyataannya, Mustamin Bakri meminta pemerintah pusat untuk mendukung pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat kondisi keuangan daerah yang memiliki keterbatasan.

​Ia menilai, jika seluruh pembiayaan proyek strategis dengan biaya besar dipaksakan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka pembangunan tidak akan mampu direalisasikan secara optimal.

​“Kami berharap pemerintah pusat hadir secara penuh, karena kalau hanya mengandalkan anggaran daerah jelas tidak mencukupi untuk proyek-proyek besar,” pungkas Mustamin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *