BATAM, Radarsatu.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam secara resmi memulai Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun 2025. Acara ini dibuka oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, di Ruang Hang Nadim, Kantor Wali Kota Batam, pada Rabu (15/10/2025).
Pertemuan awal ini dihadiri oleh tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam. Pemeriksaan ini merupakan agenda rutin BPK yang berfungsi sebagai evaluasi tahunan terhadap kepatuhan Pemda dalam pelaksanaan anggaran.
Wali Kota Amsakar Achmad dalam sambutannya menekankan bahwa pemeriksaan pendahuluan ini adalah bagian dari siklus kerja rutin dan bukan merupakan hal yang harus menghambat operasional.
“Pemeriksaan BPK ini adalah proses yang rutin. Setiap OPD setiap tahun akan melaluinya. Jadi, ini bukan hal aneh yang membuat proses kerja menjadi terhambat,” ujar Amsakar.
Amsakar secara tegas meminta seluruh OPD di Pemko Batam menunjukkan komitmen dan keseriusan penuh dalam mendukung kelancaran pemeriksaan. Ia mengimbau agar data dan dokumen yang dibutuhkan BPK segera disiapkan tanpa penundaan.
“Bagi yang masih belum lengkap, saya minta OPD memberikan atensi lebih. Jangan sampai proses penyediaan data dan dokumen yang diminta justru memperlambat jalannya pemeriksaan,” tegasnya.
Untuk menjamin kelancaran koordinasi, Wali Kota juga menginstruksikan setiap OPD untuk menugaskan staf yang benar-benar berkompeten mendampingi tim pemeriksa BPK.
Fokus Audit Belanja Daerah
Lingkup pemeriksaan pendahuluan BPK tahun ini mencakup tiga area utama belanja daerah, yaitu: Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Hibah.
Pemeriksaan ini diharapkan mampu memberikan gambaran awal bagi BPK untuk menilai sejauh mana tingkat kepatuhan Pemko Batam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wali Kota Amsakar Achmad menutup dengan menegaskan komitmen Pemko Batam untuk terus memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. “Kita ingin memastikan seluruh proses berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai ketentuan. Karena ini adalah bagian dari tanggung jawab kita kepada publik,” pungkasnya.
