Dari ujung pelantar Pulau Tiga Natuna, tempat kehidupan rakyat berdenyut di antara bau asin laut dan papan-papan tua yang nyaris rapuh, janji politik Gubernur Kepri Ansar Ahmad kini kembali bergema seperti gema kosong di ruang hampa.
Lima tahun berlalu sejak pertama kali ia berikrar akan menjadikan Kepri “Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”. Dan kini memasuki periode kedua bersama Nyangnyang Haris Pratamura, mereka kembali berikrar menjadikan Kepri “Maju, Makmur, dan Merata”.
Kata “Makmur”, yang selalu ada dalam visi selama dua periodesasi kepemimpinannya. Namun publik mulai menyadari bahwa sebagian besar janji itu masih terombang-ambing di tengah gelombang, belum berlabuh di dermaga kenyataan.
Ansar Ahmad adalah sosok birokrat berpengalaman, lihai memainkan retorika pembangunan dan piawai menenun narasi maritim. Ia berbicara tentang kejayaan laut, konektivitas antar pulau, pendidikan berkualitas, dan pemerintahan bersih berbasis digital.
Tetapi rakyat kini lebih cerdas melihat realitas, janji itu seperti kapal yang sudah lama berlayar. Namun kehilangan arah, karena nahkodanya sibuk berpose diantara dek-dek kapal.
Pertumbuhan ekonomi Kepri memang tampak menanjak dalam laporan resmi, tapi di pelantar dan pesisir, kesejahteraan masih seperti ombak.
Datang sebentar, lalu surut tak berbekas. Nelayan di Lingga masih menjerit karena harga solar melambung, pedagang kecil di Anambas mengeluh ongkos angkut barang lebih mahal dari untung dagangan, dan anak-anak di pulau terluar masih menyeberang laut hanya untuk sekolah.
Di mana letak “makmur” yang dijanjikan itu, jika sebagian besar masyarakat Kepri masih bergantung pada keberuntungan cuaca untuk mencari nafkah?
Pemerataan pembangunan yang digadang-gadang juga masih seperti fatamorgana di tengah laut tenang. Infrastruktur tetap menumpuk di Batam, kota yang menjadi etalase pembangunan Provinsi Kepri.
Sementara Natuna, Lingga, dan Kepulauan Anambas masih menunggu dermaga yang kokoh, listrik yang stabil, dan jaringan internet yang tak hidup-mati setiap jam.
Janji konektivitas antar pulau justru terasa seperti ironi, untuk menuju satu pulau ke pulau lain, warga masih menunggu kapal perintis yang datang tak tentu, seperti menunggu janji politik yang tak kunjung tiba.
Di bidang kesehatan, Ansar Ahmad pernah berbangga dengan layanan medis kelas tinggi di RSUD Raja Ahmad Thabib dan rumah singgah di Batam maupun Jakarta. Tetapi bagi warga pulau-pulau kecil, itu hanyalah cerita jauh dari jangkauan.
Puskesmas masih kekurangan dokter, peralatan medis seadanya, dan transportasi rujukan lebih sering bergantung pada cuaca ketimbang sistem.
Sementara itu, jargon “Pelayanan Publik Berbasis Teknologi” justru berubah jadi bahan lelucon, karena banyak rakyat bahkan belum punya akses internet stabil untuk sekadar mengakses layanan daring pemerintah.
Ironi lainnya muncul di bidang ketenagakerjaan. Dalam setiap kampanye dan pidato resmi, Gubernur Ansar kerap menjanjikan pembukaan lapangan kerja baru. Investasi maritim, industri pariwisata, dan sektor ekonomi kreatif disebut sebagai lokomotif ekonomi Kepri.
Namun, realitas menunjukkan angka pengangguran justru meroket, terutama di kalangan muda. Laporan resmi BPS mencatat pertumbuhan ekonomi memang tinggi, tetapi penciptaan kerja justru melambat.
Pertumbuhan itu lebih dinikmati sektor padat modal, bukan padat karya. Di lapangan, ribuan anak muda Kepri justru berdesak-desakan mencari kerja ke Batam, sebagian lain memilih merantau ke luar negara, meninggalkan kampung halaman yang mereka cintai karena janji pekerjaan di sini tak pernah menjadi nyata.
Lebih tragis lagi, banyak proyek investasi yang dijanjikan sebagai motor ekonomi rakyat justru berhenti pada seremoni peletakan batu pertama.
Investor datang, berfoto bersama pejabat, lalu hilang bersama kabar berita. Masyarakat di pesisir yang menunggu janji industri perikanan terpadu atau kawasan ekonomi maritim, kini hanya bisa menyaksikan tanah mereka kembali kosong.
Dalam bidang keuangan daerah, Kepri juga mulai menunjukkan rapuhnya fondasi fiskal. Ansar kerap berbangga bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, tetapi peningkatan itu tak sebanding dengan ketergantungan besar pada dana transfer pusat.
Begitu pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil dan transfer umum, APBD Kepri terguncang. Program prioritas tersendat, dan pemerintah provinsi kewalahan menambal pos anggaran yang jebol.
Ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kepri masih belum mandiri, bergantung pada “infus fiskal” Jakarta, bukan pada mesin ekonomi yang dibangun dari potensi wilayah sendiri.
Padahal, daerah ini punya kekayaan laut yang luar biasa, potensi wisata bahari yang bisa menghidupi generasi, dan posisi strategis di jalur perdagangan internasional.
Tapi potensi itu terus digadaikan dalam narasi politik tanpa arah, tanpa strategi industri yang konkret, tanpa visi fiskal yang berani.
Pemerintah provinsi tampak sibuk mengejar citra “provinsi digital dan maju”, padahal dasar ekonominya masih rentan.
Peningkatan PAD hanyalah angka di laporan tahunan, bukan kekuatan riil yang mampu menahan badai fiskal ketika pusat menarik rem.
Lebih ironis lagi, di tengah segala kesenjangan itu, pemerintah provinsi tampak lebih sibuk membangun citra ketimbang membangun keadilan.
Narasi prestasi bertebaran dan proyek-proyek simbolik berdiri gagah, tapi rakyat di pelantar masih menunggu air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Pemerintahan yang dijanjikan bersih dan efisien justru masih terjebak dalam kubangan birokrasi lamban, relasi patronase, dan aroma politik balas budi.
Transparansi kerap dijadikan slogan tanpa isi, sementara digitalisasi pelayanan publik lebih banyak berhenti di presentasi powerpoint ketimbang pada kenyataan di lapangan.
Gubernur Kepri tampaknya lupa, bahwa Kepri bukan hanya Batam dengan gedung pencakar langitnya, atau Tanjungpinang dengan lampu-lampu median jalannya.
Kepri adalah gugusan pulau kecil yang hidupnya ditentukan oleh kapal yang datang, sinyal yang menyala, dan harga ikan yang stabil.
Ia lupa bahwa kemakmuran tidak bisa diukur dari pertumbuhan ekonomi regional, tetapi dari seberapa layak hidup seorang nelayan di Tambelan, seorang guru di Midai, atau seorang bidan di Jemaja.
Janji untuk membuat Kepri “merata” akan tetap menjadi retorika kosong jika pemerintah masih memandang rakyat dari ketinggian podium, bukan dari lantai pelantar.
Tulisan ini bukan sekadar kritik, tapi panggilan untuk sadar bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan panggung. Rakyat sudah terlalu lama mendengar orasi, menunggu janji, dan menyaksikan parade pencitraan.
Yang mereka butuhkan sekarang bukan lagi pidato pembangunan, melainkan bukti nyata, air bersih yang mengalir, dermaga yang berfungsi, kapal yang datang tepat waktu, dokter yang tersedia, dan harga bahan pokok yang masuk akal.
Gubernur Ansar Ahmad harus berhenti menjadikan retorika sebagai jangkar pemerintahannya. Kepri butuh keberanian untuk berpihak secara nyata pada wilayah-wilayah terluar yang selama ini hanya disapa menjelang pemilu.
Arah pembangunan harus diubah dari “megah di pusat” menjadi “hidup di pinggiran”. Fokuskan anggaran pada proyek yang menyentuh perut rakyat, konektivitas laut, kesehatan dasar, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Sudah waktunya Ansar-Nyangnyang memimpin dengan kesadaran bahwa kekuasaan bukan tentang seberapa sering wajahnya terpampang di baliho, tapi seberapa sering rakyat di pelantar bisa tersenyum karena hidup mereka benar-benar berubah.
Karena dari ujung pelantar yang berderit dihembus angin laut, rakyat masih menunggu, dengan satu kalimat sederhana yang menggema di antara ombak: “Tepati janji, Pak Gubernur, sebelum kepercayaan itu dihempas ombak angin utara”.
