TANJUNGPINANG, RADARSATU.COM – DPRD Kepulauan Riau (Kepri) meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak ambil keputusan sepihak soal efisiensi anggaran.
Wakil Ketua III DPRD Kepri, Haji Bahktiar menyatakan kesiapannya untuk menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD 2025.
Namun, DPRD Kepri menekankan bahwa setiap kebijakan terkait anggaran harus dilakukan secara bersama-sama dengan Pemprov Kepri, agar tidak ada keputusan sepihak yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa meskipun efisiensi anggaran menjadi fokus utama sesuai dengan Inpres tersebut, DPRD Kepri akan memastikan bahwa seluruh keputusan mengenai pemotongan atau pengalihan anggaran harus melibatkan pertimbangan yang matang dan komunikasi dengan Pemprov Kepri.
“Kami siap mendukung program efisiensi anggaran, tetapi kami berharap Pemprov Kepri tidak mengambil langkah-langkah sepihak yang bisa berdampak buruk bagi kebutuhan masyarakat seperti adanya wacana Pemprov Kepri memutuskan sepihak akan memotong dana pokir dewan, ini tidak boleh diputuskan dulu tapi harus duduk bersama,” ujar Haji Bahktiar.
Ketua DPW PKS Kepri ini juga mengingatkan bahwa pokok pikiran atau dana aspirasi masyarakat adalah bagian penting dari anggaran daerah yang harus diperjuangkan.
“Kami ingin agar Pemprov Kepri tidak hanya fokus pada penghematan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa program-program yang langsung menyentuh masyarakat tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata Haji Bahktiar.
DPRD Kepri menekankan pentingnya duduk bersama antara Pemerintah Provinsi Kepri dan DPRD Kepri untuk merumuskan solusi yang terbaik. Dia menambahkan bahwa pertemuan ini sangat krusial untuk mencapai kesepakatan tentang bagaimana anggaran dapat digunakan secara efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
DPRD Kepri berharap agar Pemprov Kepri membuka ruang dialog yang lebih luas terkait kebijakan anggaran, mengingat keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kepri.
“Kami ingin pastikan bahwa segala kebijakan yang diambil tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga keberlanjutan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” tutup Haji Bahktiar.
