Indeks

Pertamina Tambah Tujuh Titik BBM Satu Harga Klaster Sumatera, Termasuk Kepri

PT Pertamina Patra Niaga meresmikan secara serentak 7 lembaga penyalur BBM Satu Harga Klaster Sumatera.

TANJUNGPINANG, RADARSATU.COM – PT Pertamina Patra Niaga meresmikan secara serentak 7 lembaga penyalur BBM Satu Harga Klaster Sumatera di Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung, Sumatera Barat pada Rabu (30/10).

Hal itu untuk terus berupaya mendorong peningkatan ekonomi hingga ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Peresmian tujuh Lembaga Penyalur BBM 1 Harga ini berada di Provinsi Aceh, Provinsi Kepri, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan.

Lembaga Penyalur di Aceh berada di Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil, Teupah Tengah Kabupaten Simeulue. Provinsi Kepulauan Riau terletak di Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas dan di Durai Karimun.

Selanjutnya satu penyalur di Provinsi Bengkulu yang terletak di Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, satu penyalur di Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Kabupaten Mentawai, dan satu penyalur di Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim.

Pada peresmiannya turut hadir PJ Bupati Kepulauan Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak, Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, Harya Adityawarman, dan Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra.

Kemudian VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Freddy Anwar, dan Tokoh Masyarakat Sumatera Barat.

Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo mengatakan, sejak tahun 2017 hingga September 2024, Pertamina Patra Niaga telah mengoperasikan 542 lembaga penyalur BBM Satu Harga.

Tersebar di Sumatera sebanyak 84 titik, Kalimantan 108 titik, Sulawesi 58 titik, Nusa Tenggara 98 titik, Maluku 78 titik dan Papua 111 titik, serta Jawa dan Bali sebanyak 5 titik.

Hingga akhir tahun 2024, targetnya ialah sebanyak 573 titik lembaga penyalur BBM Satu Harga dapat beroperasi.

“Kami berkomitmen hingga akhir tahun 2024, target 71 titik BBM Satu Harga pada 2024 ini dapat terselesaikan tepat waktu,” ucap Ega dalam peresmian lembaga penyalur BBM Satu Harga, di IT Teluk Kabung, Sumbar, pada Rabu (30/10).

Lebih lanjut Ega menambahkan, Program BBM Satu Harga merupakan komitmen dan bukti nyata kehadiran Pertamina dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Peresmian 40 lembaga penyalur BBM Satu Harga pada hari ini yang serentak dilakukan di beberapa klaster wilayah merupakan wujud komitmen berkelanjutan Pertamina dalam memastikan accessibility, affordability dan acceptability energi bagi seluruh masyarakat Indonesia,” sebut Ega.

Ia juga menambahkan, realisasi volume penyaluran BBM Satu Harga terus meningkat setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2024 ini sampai dengan September volume BBM Satu Harga yang tersalurkan kepada masyarakat sudah mencapai 424.060 KL (123.854 KL produk JBT dan 300.207 KL produk JBKP).

Di samping pencapaian tersebut, untuk mendukung kelancaran distribusi BBM Satu Harga ke wilayah 3T juga butuh dukungan lembaga penyalur agar tepat sasaran.

“Dapat kami sampaikan, BBM Satu Harga ini realisasi BBM-nya adalah Subsidi dan regulasinya diatur dan di awasi. Oleh karena itu, kami Pertamina Patra Niaga diberikan Amanah dari Pemerintah melalui BPH Migas, untuk mendistribusikan BBM Subsidi ini agar tepat sasaran. Saya titip kepada mitra kerja yang mengelola 7 lokasi ini juga ikut amanah dengan mendistribusikan BBM Subsidi secara tepat sasaran,” pungkas Ega.

Di kesempatan yang sama Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman menyampaikan bahwa salah satu tujuan program BBM Satu Harga ini adalah menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya yang berada di wilayah 3T. Selain itu juga mendapatkan distribusi BBM Subsidi secara cepat dengan kuota subsidi yang telah ditentukan.

“Harapan kita ke depan semakin tumbuh ekonominya, sehingga tujuan daripada BBM Satu Harga tercapai dengan kuota yang telah ditentukan. Seperti bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan akses secara cepat di lokasi yang dekat tempat usaha mereka, dan mengurangi biaya-biaya yang tidak efektif dan tidak efisien di keseharian masyarakat,” tutur Saleh.

Exit mobile version