14 Kali Berturut-turut Pemprov Kepri Kembali Raih Opini WTP

Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak menandatangani LHP atas LKPD TA 2023 dari BPK RI, dimana Pemprov Keprin meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-14 kalinya. Foto: Diskominfo Kepri

KEPRI, RADARSATU.COM – berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan capaian opini WTP bagi Pemprov Kepri yang ke-14 kali berturut-turut.

Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit, menyerahkan langsung dokumen LHP tersebut kepada Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat digelar Rapat Paripurna bertenpat di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (29/04).

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan rasa syukur atas capaian WTP tersebut, dan menerima hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagai bahan untuk instrospeksi Pemprov Kepri.

“Dengan semangat konstruktif dan komitmen terhadap perubahan positif, tentu dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah” tegasnya.

Gubenur Ansar menyatakan terkait beberapa rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK RI sebelumnya, rekomendasi tersebut telah diselesaikan sebelum pemeriksaan berakhir.  Sementara untuk rekomendasi yang memerlukan perubahan kebijakan dan atau perlu penyusunan kebijakan baru, akan diselesaikan sesegera mungkin.

“Dalam menindaklanjuti temuan-temuan tersebut, kami menyusun Rencana Aksi yang dalam implementasinya kami mohon bimbingan dan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan,” ujar Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit foto bersama Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak dan unsur wakil pimpinan DPRD Kepri usai menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-14 kalinya. Foto: Diskominfo Kepri

Menurut Gubernur Kepri, Pembahasan Rencana Aksi (Action Plan) ini dimaksudkan agar ada persamaan persepsi terhadap rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

“Menjadi komitmen Entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelesaikan seluruh rekomendasi yang tertuang dalam LHP BPK RI sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati,” tutupnya.

Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit mengapresiasi Pemprov Kepri yang telah menyerahkan LKPD unaudited kepada BPK satu bulan lebih awal dari batas akhir penyampaiannya.

“Hal ini merefleksikan kesiapan dan kemapanan sistem pengelolaan keuangan negara dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut. Inisiatif ini seharusnya dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya untuk mengikuti jejak yang sama” ungkap Ahmadi.

Capaian Opini WTP Pemprov Kepri yang ke-14 kali berturut-turut ini, menurut Ahmadi hendaknya menjadi motivasi seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Dengan capaian WTP ini diharapkan terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan laporan keuangan yang disajikan” kata Ahmadi.

Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Kepri, Forkopimda Kepri, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepri Emmy Mutiarani, para Pimpinan Instansi Vertikal, serta para asisten, staf ahli, dan kepala OPD Pemprov Kepri.

Penulis: RobbinEditor: Riandi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *