TANJUNGPINANG, RADARSATU.com — Pj. Wali Kota Tanjungpinang, Hasan menghadiri secara langsung nonton bareng (nobar) film drama komedi berjudul Kejarlah Janji, serentak dilaksanakan secara nasional di seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia yang dilaksanakan oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan KPU Tanjungpinang, di Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Al-Kautsar Kota Tanjungpinang, Minggu (22/10).
Kegiatan KPU Goes to Pesantren ini sengat di mengapresiasi Pj Wali Kota Tanjungpinang dalam upaya sosialisasi yang dilakukan KPU untuk masyarakat.
“Hal ini sebagai bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat dan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024. Dengan pelaksanaan nonton bareng film ini merupakan salah satu media yang menarik bagi para santri sebagai pemilih pemula, dimana film ini diharapkan menjadi sarana edukasi sebagai pemilih pemula, juga memberikan kesadaran akan pentingnya proses demokrasi,” ucapnya.
Ditambahkannya, sempena peringatan hari santri nasional yang bertemakan Jihad Santri Jayakan Negeri memberikan pesan yang mendalam pada pemilihan pemimpin yang akan datang.
“Jihad Santri disini memberikan pesan yang dimana ini merupakan bentuk ikhtiar kita bersama untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani,” sebut Hasan.
Untuk itu Hasan juga mengimbau kepada santri dan masyarakat agar menggunakan hak pilih pada pesta demokrasi nanti.
“Mari bersama kita sukseskan pelaksanaan pemilu dan turut menjaga kondusifitas agar tercipta pemilu yang aman dan lancar,” harapnya.
Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Muhammad Faizal S.H, M.H menyampaikan terima kasih kepada pimpinan pondok pesantren Al-Kautsar yang telah ikut berkontribusi dalam pelaksanaan nonton bareng.
“Film ini dikemas untuk menggugah hati nurani kita semua agar menjadi pemilih-pemilih yang cerdas, tidak terbuai dengan janji-janji politik yang sekarang sudah banyak bertebaran di lingkungan kita. Meskipun saya yakin diantara adik-adik semua masih ada yang belum mempunyai hak pilih karena belum berusia 17 tahun namun paling tidak pembelajaran demokrasi itu harus dimulai sejak dini. Sehingga ketika nanti adik-adik berusia 17 tahun, adik-adik bisa menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab,” tambahnya.
Selain itu, menurut Faizal, sosialisasi pesta demokrasi tidak lepas dari peran serta kepala daerah.
“Dengan sinergi bersama, KPU bersama Pemerintah Kota Tanjungpinang akan terus berkolaborasi demi suksesnya setiap tahapan proses pemilihan,” pungkasnya. (*)
