Mantan Kepala Desa Parit Kecamatan Karimun Ditangkap

Mantan Kades Paret saat diamankan di Polres Karimun. (Foto: istimewa).

KARIMUN, RADARSATU.COM – Mantan Kepala Desa Parit, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun periode 2013-2019, berinisial B (64 tahun) ditahan di Polres Karimun karena diduga melakukan korupsi.

Tersangka B diduga menggunakan anggaran dana desa yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 1.116.810.856.

Kapolres Karimun AKBP Ryky W. Muharam melalui Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Gideon Karo Sekali mengatakan bahwa penyelewengan itu terjadi pada dana APBD Desa dari TA. 2017 s/d TA. 2019.

“Tersangka sengaja melakukan korupsi dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Kasat Reskrim, Selasa, (21/3/2023).

Penahanan dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Pukul 18.00 WIB. Barang Bukti yang diamankan dokumen APBDes Desa Parit tahun 2012 s/d 2019, buku catatan bendahara dan rekening koran Desa Parit.

Baca Juga :  Masuk Mapolres Karimun, AKBP Ryky Widya Muharam Disambut Tradisi Pedang Pora

Kasat Reskrim AKP Gideon Karo Sekali menjelaskan tersangka B menggunakan jabatannya untuk kepentingannya sendiri dengan cara mengelola sendiri anggaran Desa Parit Tahun Anggaran 2017 s.d Tahun Anggaran 2019.

Tersangka B menggunakan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan fisik desa maupun kegiatan lainnya tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditunjuk, yang diduga dipergunakan untuk keperluan lain maupun keperluan pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan LP A/100/VIII/2022/SPKT/POLRES KARIMUN/POLDA KEPRI tanggal 3 Agustus 2022 serta barang bukti dan alat bukti yang telah dikumpulkan maka atas perbuatannya mantan Kepala Desa ini diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Baca Juga :  Wakil Bupati Lingga Ajak Warga Kecamatan Kepulauan Posek Bersatu, Berjuang Defenitif

“Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal Jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman dihukum penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 Milyar,” jelasnya.

AKP Gideon Karo Sekali juga menghimbau kepada seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Karimun agar bisa mengelola dana Desa secara prosedur, supaya tidak terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara.

Baca Juga :  Tingkatkan SDM Pariwisata, Pemkab Lingga MoU Dengan¬†Batam Tourism Polytechic

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.