Dinas PUPR Beberkan Hasil Inspeksi dan Identifikasi Runtuhnya Plafon DPRD Kepri

Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar hearing bersama Dinas PUPR dan Pertanahan dan Sekretariat DPRD Kepulauan Riau di Gedung Graha Kepri, Batam. (Foto: dok.humas Komisi III DPRD Kepri).

TANJUNGPINANG, RADARSATU.COM – Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar hearing bersama Dinas PUPR dan Pertanahan dan Sekretariat DPRD Kepulauan Riau di Gedung Graha Kepri, Batam, Selasa (17/1/2023).

Hearing tersebut bertujuan untuk mendengar laporan hasil inspeksi dan identifikasi Dinas PUPR dan Pertanahan terkait runtuhnya plafon Gedung DPRD Kepulauan Riau.

“Kami ingin mendengar laporan dari Dinas PUPR terkait biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan plafon gedung DPRD,” kata Ketua Komisi III Widiastadi Nugroho ketika memimpin jalannya hearing tersebut.

Baca Juga :  Momentum Hari Pahlawan, RHT Ajak Masyarakat Kepri Teladani Gurindam 12 Raja Ali Haji
Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar hearing bersama Dinas PUPR dan Pertanahan dan Sekretariat DPRD Kepulauan Riau di Gedung Graha Kepri, Batam. (Foto: dok.humas Komisi III DPRD Kepri).

Widiastadi mengatakan, revitalisasi atau perbaikan Gedung DPRD tersebut agar dilakukan sesegera mungkin agar kegiatan para wakil rakyat dapat berjalan kembali seperti sebelumnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Kepri, Kamaruddin Ali juga mengatakan bahwa sumber pembiayaan perbaikan gedung DPRD tersebut harus benar-benar dibahas antara TAPD bersama Badan Anggaran (Banggar) mengingat jumlahnya yang cukup besar.

“Semisal, kejadian tersebut bisa dibuktikan karena faktor bencana maka sumber pembiayaan bisa dilakukan dengan biaya tak terduga (BTT) dengan catatan harus melihat ‘legal opinion’ dari pihak yang berwenang seperti kejaksaan agar dikemudian hari tidak ada masalah dalam penggunaan BTT tersebut,” katanya.

Baca Juga :  Provinsi Fujian Tiongkok Bahas Kerjasama Sister Province Bersama Pemprov Kepri

Sementara itu, Anggota Komisi III Surya Sardi menjelaskan bahwa perbaikan Gedung DPRD tersebut sangatlah mendesak. Menurutnya, kegiatan anggota DPRD saat ini lumpuh karena kerusakan gedung DPRD akibat terjangan puting beliung.

“Kejadian ini merupakan ‘force majeure’ sehingga dibutuhkan langkah-langkah yang strategis dalam penanganannya, semisal secara teknis agar dapat menyingkat waktu kita pakai sistem PL dalam pengerjaannya,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.