DPRD Pertanyakan Blackout Awal Tahun ke Manajemen PLN

Komisi III DPRD Kepri rapat bersama manajemen PLN. (Foto: Istimewa).

TANJUNGPINANG, RADARSATU.COM – Komisi III DPRD Kepri meminta kepada manajem Bright PLN Batam menjelaskan sebab terjadinya ‘blackout’  pada 1 Januari 2023 lalu di Batam, Bintan dan Tanjungpinang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III Widiastadi Nugroho saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Bright PLN Batam di Gedung Graha Kepri, Batam, Rabu (4/1/2023).

“Blackout yang terjadi kemarin merupakan kado pahit di awal tahun dan mengakibatkan kerugian yang sangat banyak. Masyarakat harus mengetahui  penyebab padamnya listrik di Batam dan Pulau Bintan tersebut,” kata Widiastadi.

Ia meminta kepada pihak Bright PLN Batam agar menjelaskan kepada masyarakat penyebab terjadinya gangguan itu secara terbuka.

Anggota Komisi III lainnya, Yusuf mengungkapkan bahwa Bright PLN Batam harus memiliki cara agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Disamping itu, Bright PLN Batam harus memiliki sistem peringatan dini jika terjadi gangguan seperti kejadian kemarin.

“Harus di ingat, ada kompensasi yang harus diberikan oleh PLN kepada pelanggannya karena padamnya listrik kemarin, kompensasi ini telah diatur di dalam perda dan pergub Kepri,” ujarnya.

Senada dengan Yusuf, anggota Komisi III Surya Sardi menegaskan bahwa ‘blackout’ yang terjadi kemarin menimbulkan banyak kerugian di masyarakat. Dampak yang paling menonjol adalah di bidang perekonomian dan pelayanan publik.

Baca Juga :  Kakek 90 Tahun, Pasien Positif Covid-19 di Karimun Dinyatakan Sembuh

Surya Sardi mencontohkan masyarakat tidak bisa melakukan transaksi non tunai seperti di ATM dan transaksi menggunakan ponsel karena hilangnya sinyal provider.

“Selain itu juga di bidang pelayanan publik contohnya orang tidak bisa cap paspor di pelabuhan internasional karena sistem keimigrasian mereka offline akibat listrik padam,” sebutnya.

Berbeda dengan anggota komisi yang lain, Irwansyah yang turut serta dalam RDP tersebut memberikan saran kepada pihak Bright PLN Batam dalam mengelola ketenaga listrikan.

Pihak PLN rapat bersama Komisi III DPRD Kepri di Batam. (Foto: Istimewa).

Saran tersebut yakni PLN harus memiliki kecukupan daya karena adanya penambahan pelanggan baru yang tidak hanya berasal dari rumah tangga namun juga dari perusahaan.

“Di saat perekonomian sudah mulai pulih seperti sekarang ini otomatis banyak pelanggan baru yang mendaftar ke PLN tidak hanya dari rumah tangga saja melainkan juga dari perusahaan,” ujarnya.

Kedua dijelaskan Irwansyah, PLN harus memiliki jaringan yang memadai baik dari transmisi dan distribusi. Dan yang terakhir adalah profesionalisme SDM yang dimiliki oleh Bright PLN Batam.

Selain ketiga saran tersebut, Irwansyah juga meminta kepada PLN agar membuat SOP recovery jika terjadi kerusakan disalah satu pembangkit atau jaringan transmisi yang ada. SOP ini nantinya akan dapat meminimalisir pemadaman jika terjadi gangguan.

Wakil Ketua Komisi III Nyanyang Haris Pratamura menegaskan bahwa gangguan terjadi di transmisi pembangkit Tanjung Kasam. Oleh sebab itu ia meminta kepada PLN agar segera mencari penyebab gangguan tersebut.

Baca Juga :  Seluruh Fraksi Setujui Ranperda Pembangunan Industri Kepri Tahun 2022-2024 Menjadi Perda

“Posisi gangguan sudah diketahui tinggal dicari penyebabnya saja, kemudian PLN bisa memperbaikinya,” tegasnya.

Sugianto Anggota Komisi III kembali meminta kepada pihak PLN agar menjelaskan secara detail penyebab padamnya listrik yang mengakibatkan terjadinya ‘blackout’ Batam dan Pulau Bintan. “Sampai sekarang publik masih bertanya-tanya apa yang sebabnya listrik padam dan muncul juga opini-opini liar yang menyebutkan adanya sabotase,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Bright PLN Batam Muhammad Irwansyah Putra menjelaskan bahwa sampai saat ini penyebab gangguan transmisi di transmisi Tanjung Kasam masih dalam investigasi.

Imvestigasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak Bright PLN Batam namun juga dilakukan oleh investigator dari Kementerian ESDM dan PLN Pusat. “Jadi sampai hari ini kami belum bisa menjelaskan apa yang menjadi penyebab gangguan transmisi di pembangkit Tanjung Kasam,” ujarnya.

Muhammad Irwansyah Putra juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya akan mengungkapkan kepada publik secara transparan jika penyebab dari gangguan transmisi yang mengakibatkan Batam dan Pulau Bintan ‘blackout’ sudah diketahui. Ia juga menegaskan bahwa kompensasi bagi pelanggan baik rumah tangga ataupun industri tetap akan ia berikan setelah mendengar laporan dan rekomendasi dari PPNS Provinsi Kepri yang akan turun pada Kamis (5/1/2023) nanti.

Baca Juga :  Ratusan Mahasiswa Kepri Unras di Kantor DPRD Kepri

Dalam RDP tersebut hadir juga Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepri Muhammad Darwin.

Hasil dari RDP tersebut, disebutkan oleh Widiastadi, Komisi III memberikan beberapa rekomendasi kepada Bright PLN Batam. Rekomendasi pertama yakni Bright PLN Batam harus melakukan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif tentang sistem kelistrikan di Batam dan Pulau Bintan.

Selanjutnya, Bright PLN Batam harus segera menyampaikan kompensasi yang harus diberikan kepada pelanggannya secepatnya setelah keluar rekomendasi dari PPNS Provinsi Kepri. Kemudian Bright PLN Batam harus menyiapkan langkah konkret dalam hal pelaksanaan pemeliharaan jaringan yang dimilikinya hingga gardu induk.

Bright PLN Batam juga harus memberikan jaminan tidak akan terjadi ‘blackout’ seperti yang telah terjadi kemarin. “Dan yang terakhir PLN harus mempersentasikan ketersediaan daya listrik pada bulan Februari nanti kepada Komisi III menjelang datangnya bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri,” tambah Widiastadi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.