LPJ BUMdes Per Tahun di Anambas Dipertanyakan

Kepala Bagian Fungsional Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jamiat saat di ruang kerjanya. (foto.istimewa).

ANAMBAS, RADARSATU.COM – Laporan Pertanggujawaban (LPJ) BUMdes di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi sebuah tanda tanya besar.

Mengenai hal tersebut, Kepala Dinas Sosial, melalui Kabid Fungsional Pemberdayaan Masyarakat Desa Jamiat saat dikonfirmasi tidak bisa memberikan keterangan jelas terkait LPJ BUMdes Se-kabupaten Kepulauan Anambas itu.

Jamiat tidak bisa memberikan keterangan yang jelas berapa jumlah Pendapatan Desa (PADES) setiap tahunnya BUMDes sejak tahun 2017 hingga tahun 2021.

“Belum ada LPJ. Dari 52 desa hanya 4 desa yang sudah melapor, itu pun masih ada yang salah administrasinya. kata Jamiat saat diKonfirmasi melalui via WhatsApp, Senin (4/4/2022).

Diketahui, dasar hukum BUMDes berpedoman pada, UU.No 32 tahun 2004 pasal 213 tentang BUMDes, UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No.4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes, Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas No 11 Tahun 2017 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Miliki Desa dan PP No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Baca Juga :  Tahun depan, Pemko Tanjungpinang Akan Revitalisasi Lorong Gambir

Jamiat menjelaskan, BUMDes yang aktif saat ini sebanyak 28 Desa dan yang vakum ada 8 desa dan yang belum aktif sama sekali sebanyak 16 desa. Adapun desa BUMDes yang aktif bedasarkan data Dinsos Kecamatan Siantan 1 Tarempa Barat.

2 Pesisir Timur, Kecamatan Jemaja, 1 Landak, Kecamatan Palmatak, 1 Ladan 2 Langir 3 Putik 4 Candi, Kecamatan Siantan Timur, 1 Batu Belah 2 Nyamuk 3 Munjan, Kecamatan Siantan Selatan, 1 Telaga 2 Telaga Kecil 3 Air Bini 4 Tiangau, Siantan Tengah, 1 Air Sena 2 Teluk Sunting.

3 Teluk Siantan, Jemaja Timur 1 Kuala Maras 2 Ulu Maras 3 Genting Pulur 4 Bukit Padi, Siantan Utara 1 Piasan 2 Mubur, Kute Siantan 1 Teluk Bayur 2 Payakmaram, dan Jemaja Barat 1 Keramut 2 Sunggak.

Baca Juga :  Disdukcapil Kabupaten Anambas Lakukan Pemotretan dan Pencetakan KIA di Sekolah-sekolah

Jamiat juga mengatakan bahwa ada desa yang membuat LPJ namun datanya masih banyak yang salah, dan itu pun baru Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahun 2018. Ia juga akan menghimbau kepada seluruh Kades untuk melengkapi LPJ setiap tahun bagi yang sudah aktif, namun mulai pertengahan Maret sampai saat ini belum juga ada pergerakan.

Pantauan radarsatu.com di lokasi yang berbeda ada penemuan bahwa usaha yang dikelola BUMDes tidak sinkron dengan data hasil laporan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Desa Telaga Kecil Kecamatan Siantan Selatan Pengurus BUMDes 70% masih dalam ikatan keluarga, salah satu anggota berhenti akhir-akhir ini, selain itu juga salah satu Staff desa yang berkecimpung pengurus BUMDes kemudian Usaha BUMdes dari data di Dinas Sosial Unit Usaha Perdagangan, Produk Unggulan Keripik Pisang dan Keripik Ubi namun Pakta di Lapangan Bahan Bakar Minyak (BBM) di mulai sejak tahun 2018 Aktif.

Baca Juga :  BP Batam Meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020

Sementara itu, Ketua BPD Desa Telaga Kecil Jakfar sampai Sekretaris Desa (Sekdes) Khairul Amri juga tidak ada respon terkait hal ini.

Desa Telaga Kecamatan Siantan Selatan Juga Hal Yang sama Unit Usaha Simpan Pinjam, Produk Unggulan Keripik Pisang, Cake Pisang, Tepung Pisang, Empek-empek, dan kulit pisang namun Pakta di lapangan Bahan Bakar Minyak (BBM) di mulai dari tahun 2017, sempat di Konfirmasi Kepala Desa Sawaludin juga tidak ada respon. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.