KARIMUN, RADARSATU.COM – Puluhan pengusaha dari berbagai bidang di Kabupaten Karimun memberikan masukan kepada calon Gubernur Kepri nomor urut 01 Soerya Respationo, di Lantai 7 Hotel Aston Karimun, Minggu (29/11/2020) malam.
Masukan yang disampaikan oleh sejumlah pelaku usaha dan ekonomi itu terkait dengan tingginya biaya ekonomi di kawasan Free Trade Zone (FTZ) atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Kabupaten Karimun sekaligus seorang pengusaha Eddy Viryadharma alias Eddy Asun.
“Jika nanti Bapak Soerya Respationo terpilih sebagai Kepala Daerah di Provinsi Kepri, kalau kami boleh meminta, kiranya bisa memperjuangkan diberlakukannya FTZ secara menyeluruh di kawasan Karimun,” kata Eddy.
Menurutnya, aturan yang ada saat ini sedikit memberatkan dan membingungkan para pengusaha di Karimun dan sulit pada saat melakukan pemasukan barang maupun mengirim ke luar kawasan FTZ.
“Saat ini kita bingung untuk melakukan aktivitas yang resmi. Jika melakukan kegiatan ilegal tentunya akan membahayakan diri sendiri, perusahaan maupun karyawan.
“Oleh karena itu, kami meminta agar ada perhatian serius dari Calon Kepala Daerah di Kepri nanti. Kiranya bisa memberikan solusi yang terbaik untuk pengusaha. Terlebih lagi dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini,” ujarnya.
Masukan tersebut pun langsung ditanggapi oleh calon Gubernur Kepri nomor urut 01 itu. Soerya berkomitmen akan melakukan inventarisasi di semua produk-produk aturan perundang-undangan yang ada di Kepri.
“Jika kami diberikan kepercayaan untuk memimpin Kepri, kami akan menginventarisasi semua produk-produk. Baik yang mengatur terkait FTZ atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Karimun maupun Peraturan Pemerintahnya (PP),” jelasnya.
Soerya mengatakan, hal tersebut tentunya diputuskan melalui kajian-kajian yang signifikan. Dan yang paling utama, jangan sampai ada peraturan yang saling bertabrakan antara aturan yang satu dengan yang lainnya.
“Jika sudah bertabrakan pasti akan berpotensi memunculkan biaya tinggi yang pada akhirnya akan merugikan konsumen atau masyarakat,” ujarnya. (Riandi)
