TANJUNGPINANG, – – Pandemic Covid-19 terus berjalan, bahkan berdampak pada pedagang yang berjualan di area Melayu square, pasar atau bahkan akau potong lembu.
Banyak keluhan dari sejumlah pedagang terkait covid-19 ini, yang mana hasil pendapatan penjualan menurun tetapi biaya sewa lapak terus ditunaikan.
Bahkan, persoalan ini telah disampaikan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau, Ing Iskandarsyah, meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk tidak memikirkan keuntungan disaat merebaknya Virus Covid-19. Iskandarsyah meminta agar biaya sewa lapak digratiskan sampai wabah COVID-19 dinyatakan selesai.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul dikonfirmasi radarsatu.com mengatakan, akan membahas hal tersebut pada Rapat Umum Pemagang Saham (RUPS). Namun Syahrul belum menjawab kapan rapat tersebut digelar.
“Insya Allah nanti melalui rapat RUPS akan dibicarakan,” kata Syahrul, Kamis.
Sebelumnya, Dirut BUMD Kota Tanjungpinang, Fahmi menyebutkan dari pihak BUMD akan siap untuk mengratiskan sewa lapak jika sudah ada aturan dari Pemko Tanjungpinang.
“Ya kami tinggal mengikuti arahan saja, karna pemko lah yang menjadi pemegang saham tertinggi jadi jika sudah ada keputusan dari pemko kami akan siap melaksanakan tugas ini”ujar Fahmi.
Fahmi juga meminta kepada Pemko, jika mau mengratiskan sewa lapak, BUMD juga harus diperhatikan.
“Ya boleh saja kalau mau menggratiskan tapi kami meminta juga kepada pemko agar ada kompensasi untuk kami, karna di kantor juga kami harus membayar gaji karyawan sedangkan pendapatan di tentukan dari sewa lapak,” ujar Fahmi.
Fahmi juga menyampaikan, sampai saat ini belum ada keputusan dari pemko akan hal ini, dan juga kalau untuk mengratiskan harus ada dasar hukumnya.
“Ya kita tunggu saja ya bagai mana nanti kesepakatan dari pemko karna kami belum bisa memberikan keputusan apa-apa untuk saat ini” pungkasnya.
(AK/ha)
