TEMBILAHAN, Radarsatu.com — Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan menggelar agenda tahunan Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 pada Kamis (1/10) pagi.
Forum diskusi terbuka yang mempertemukan pihak manajemen perusahaan, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta jajaran instansi pemerintah daerah ini diselenggarakan sebagai wadah penyerapan aspirasi, saran, dan kritik konstruktif guna membenahi serta meningkatkan mutu standar pelayanan publik secara berkelanjutan.
Kepala Bea Cukai Tembilahan, Eko Budi Setiawan, menegaskan bahwa penyelenggaraan FKP merupakan instrumen krusial dalam mengevaluasi efektivitas kinerja pelayanan instansi kepada para pengguna jasa.
Menurutnya, masukan langsung dari pemangku kepentingan (stakeholders) menjadi acuan utama perbaikan tata kelola perizinan dan pengawasan kepabeanan agar semakin transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha di daerah.
Sebagai institusi yang menjalankan peran trade facilitator dan industrial assistance, Bea Cukai Tembilahan berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk membantu komoditas unggulan lokal menembus pasar internasional.
Upaya pendampingan terus dioptimalkan guna memastikan seluruh standar kualitas dan legalitas produk UMKM memenuhi regulasi ekspor di negara tujuan.
Langkah penguatan sinergi ini mencakup wilayah pengawasan strategis Bea Cukai Tembilahan yang meliputi Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), hingga Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).
Melalui integrasi langkah bersama pelaku usaha dan pemerintah daerah, diharapkan potensi perekonomian daerah dapat terus tumbuh serta berdaya saing tinggi di kancah global.





