Pekanbaru, Radarsatu – Pemerintah Kota Pekanbaru tengah menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027 sebesar Rp3,044 triliun. Angka itu tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang tengah dibahas di Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa anggaran tahun depan tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga secara menyeluruh. Menurutnya, ada sejumlah sektor layanan publik utama yang menjadi prioritas, mulai dari kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur kota.
“Program prioritas tahun depan difokuskan untuk memenuhi berbagai kebutuhan utama masyarakat. Mulai dari pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga kegiatan lainnya,” ujar Agung di Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).
Bukan hanya bertumpu pada sektor prioritas, arah kebijakan pembangunan 2027 juga akan menyesuaikan diri dengan kondisi riil di lapangan. Tujuannya agar setiap kebijakan yang dijalankan perangkat daerah benar-benar menyentuh persoalan warga dan memberi manfaat nyata.
“Kami terus beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan masyarakat serta menyesuaikan berbagai program secara dinamis agar seluruh program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” kata Agung.
Saat ini, draf KUA-PPAS Tahun 2027 masih dibahas secara intensif oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Pekanbaru bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru. Pembahasan teknis itu dilakukan untuk menyelaraskan asumsi pendapatan daerah dengan rincian belanja program strategis perangkat daerah.
Agung berharap pembahasan bersama legislatif bisa segera rampung. Namun, ia menyadari bahwa jika belum selesai, prosesnya harus mengikuti mekanisme yang berlaku.
“Saat ini, program tersebut masih dibahas oleh DPRD. Mudah-mudahan dapat segera disahkan. Namun, jika belum, tentu kita harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Bagi kami, kepentingan masyarakat adalah segalanya,” tegasnya.
Pemko Pekanbaru menargetkan pembahasan bersama DPRD berjalan lancar sesuai jadwal, tanpa hambatan administratif. Pengesahan anggaran yang tepat waktu diharapkan mempercepat realisasi program pembangunan dan pelayanan publik sejak awal tahun anggaran 2027.





