TEMBILAHAN, Radarsatu.com — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menegaskan komitmennya untuk memfokuskan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, Tantawi Jauhari, mewakili Bupati Inhil dalam Rapat Paripurna ke-21 DPRD Inhil yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Asmadi bersama Ketua DPRD Iwan Taruna pada Senin (28/9/2026) malam.
Dalam agenda penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tersebut, Sekda Tantawi mengungkapkan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah akan ditempuh melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi.
Langkah ini diperkuat dengan digitalisasi sistem pemungutan, pemutakhiran data objek pajak, pengawasan berkala, serta perluasan kerja sama strategis bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT Pos Indonesia, dan pengembangan skema Split Payment bersama BRK Syariah melalui pemanfaatan aplikasi E-PAD dan E-PBB.
Dari sisi alokasi belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Inhil memprioritaskan pemenuhan layanan dasar serta percepatan pembangunan infrastruktur publik dengan tetap memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan anggaran.
Sektor-sektor produktif yang menyentuh ekonomi kerakyatan—seperti pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan UMKM—turut menjadi pilar utama melalui bantuan sarana prasarana, peningkatan produktivitas, pemulihan akses pasar, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Pemerintah Daerah bersama legislatif menyepakati bahwa pembahasan Ranperda Perubahan APBD TA 2026 bukan sekadar melakukan penyesuaian nominal angka-angka anggaran, melainkan menjamin setiap rupiah yang dialokasikan dapat digunakan secara akuntabel, tepat sasaran, dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan seluruh warga Kabupaten Indragiri Hilir.





