Paripurna DPRD Karimun, Proyeksi Pendapatan Daerah 2026 Melonjak Rp219 Miliar
KARIMUN, Radarsatu.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun menggelar rapat paripurna penyampaian pidato Bupati Karimun terkait Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Agenda ruang sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Karimun Raja Rafiza serta dihadiri langsung Bupati Karimun, Iskandarsyah, di Gedung Balai Rongsri, Senin (7/9/2026).
Bupati Karimun, Iskandarsyah, memaparkan bahwa target pendapatan daerah Kabupaten Karimun pada Perubahan APBD 2026 mengalami lonjakan signifikan sebesar Rp219,38 miliar.
Proyeksi pendapatan daerah yang semula dianggarkan Rp1,12 triliun pada APBD murni 2026 dipastikan meningkat menjadi Rp1,34 triliun. Peningkatan penerimaan ini disokong oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penguatan dana transfer pemerintah pusat dan provinsi.
Dari sisi belanja daerah, alokasi anggaran pada Perubahan APBD 2026 diproyeksikan tumbuh menjadi Rp1,42 triliun, atau naik Rp113,1 miliar dibandingkan penetapan belanja awal sebesar Rp1,29 triliun.
Peningkatan postur anggaran ini dialokasikan untuk memperkuat ketersediaan infrastruktur serta mendongkrak pembenahan kualitas pelayanan publik bagi warga Karimun.
Selain dari sektor penerimaan dan transfer, pembiayaan neto daerah berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD 2025 terealisasi sebesar Rp70,64 miliar, melampaui estimasi awal SiLPA yang dipatok Rp40,93 miliar.
Berkat penguatan kapasitas fiskal daerah serta lonjakan penerimaan transfer pusat, Pemkab Karimun secara resmi membatalkan opsi rencana pinjaman daerah kepada pihak perbankan.
Menanggapi laporan nota keuangan tersebut, Ketua DPRD Karimun, Raja Rafiza, menyatakan bahwa usulan KUPA-PPAS Perubahan 2026 dari pihak eksekutif akan langsung dicermati oleh tiap-tiap fraksi di DPRD.
Seluruh masukan, tanggapan, serta evaluasi fraksi nantinya disusun secara tertulis sebelum melangkah ke tahap pengesahan regulasi anggaran bersama.***
Narasi & Foto : Istimewa











