Editorial

Salah Pos Anggaran: Administrasi yang Menyimpan Risiko Besar

Ketika anggaran salah ditempatkan, yang dipertaruhkan bukan hanya angka dalam laporan keuangan. Yang dipertaruhkan adalah integritas tata kelola pemerintahan.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 seharusnya tidak dibaca sebagai kesalahan administratif biasa.

Salah klasifikasi anggaran senilai Rp5,75 miliar memang tidak serta-merta berarti uang negara hilang. Namun, temuan itu menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar yaitu lemahnya disiplin perencanaan anggaran dan pengendalian internal.

Belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp2,79 miliar dan proyek Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 senilai Rp2,96 miliar ditempatkan pada Belanja Barang dan Jasa, padahal menurut aturan semestinya masuk ke Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Bagi masyarakat awam, perbedaan dua pos anggaran itu mungkin terdengar sepele. Padahal, dalam tata kelola keuangan negara, perbedaan tersebut sangat menentukan.

Belanja modal akan menjadi bagian dari nilai aset daerah. Sebaliknya, belanja barang dan jasa diperlakukan sebagai biaya operasional yang habis dipakai. Ketika pembangunan fisik justru dicatat sebagai belanja operasional, maka nilai kekayaan daerah yang tercermin dalam laporan keuangan berpotensi tidak menggambarkan biaya pembangunan secara utuh.

Inilah yang sesungguhnya diperingatkan BPK. Masalahnya bukan sekadar salah memilih kode rekening. Masalahnya adalah bagaimana pemerintah mencatat kekayaan rakyat yang dibangun dari uang rakyat.

Yang lebih mengkhawatirkan, auditor tidak hanya menemukan kesalahan pencatatan, tetapi juga mengungkap kelemahan pengawasan.

BPK secara eksplisit menyatakan bahwa Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang melakukan pengawasan dalam mereviu RKA perangkat daerah. Artinya, mekanisme pengendalian sebelum APBD ditetapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Lebih jauh lagi, BPK juga menyebut Kepala DPUPP, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Kesehatan tidak cermat dalam menyusun usulan anggaran.

Temuan ini semestinya menjadi alarm. Sebab APBD bukan disusun dalam semalam. Dokumen itu melewati proses panjang, mulai dari penyusunan RKA, pembahasan TAPD, evaluasi, hingga persetujuan DPRD. Jika kesalahan klasifikasi senilai miliaran rupiah tetap lolos, publik berhak bertanya: di mana fungsi pengawasan itu bekerja?

Alasan bahwa aplikasi SIPD belum menyediakan mata anggaran tertentu juga tidak cukup untuk membenarkan kekeliruan tersebut.

Sistem hanyalah alat. Yang bertanggung jawab tetap manusia yang mengoperasikannya. Regulasi tidak boleh dikalahkan oleh keterbatasan aplikasi.

Temuan ini memang tidak otomatis menunjukkan adanya tindak pidana korupsi. Namun, tata kelola yang longgar selalu menjadi pintu masuk bagi lahirnya persoalan yang lebih besar. Banyak kasus korupsi bermula dari administrasi yang dibiarkan longgar, pengawasan yang lemah, dan budaya “yang penting pekerjaan selesai.”

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau patut diapresiasi karena menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan berjanji menindaklanjuti rekomendasi auditor. Namun, tindak lanjut tidak boleh berhenti pada perubahan kode rekening atau perbaikan dokumen administrasi.

Yang lebih penting adalah membangun budaya akuntabilitas.

Evaluasi harus menyentuh kualitas perencanaan, kapasitas aparatur, fungsi pengawasan TAPD, hingga sistem pengendalian internal di setiap perangkat daerah. Kesalahan yang sama tidak boleh kembali muncul setiap tahun dengan alasan yang berbeda.

Publik juga berhak mengetahui apakah rekomendasi BPK benar-benar dijalankan, siapa yang bertanggung jawab atas kekeliruan tersebut, dan bagaimana pemerintah memastikan nilai aset daerah ke depan benar-benar disajikan secara wajar.

Ssbab, laporan keuangan bukan sekadar dokumen yang diburu untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan keuangan adalah cermin integritas sebuah pemerintahan.

Dan sekarang cermin itu mulai buram akibat salah pos anggaran miliaran rupiah, yang dipertanyakan bukan hanya angka-angkanya, tetapi juga kualitas tata kelola pemerintahan itu sendiri.



Related Articles

Back to top button