TEMBILAHAN, Radarsatu.com — Perlindungan terhadap hak-hak finansial perangkat lini terbawah yang menjadi garda terdepan pelayanan publik terus dikawal intensif guna mencegah penurunan mutu pelayanan administrasi warga.
Keterlambatan pembayaran dana insentif bagi para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di wilayah Kecamatan Tembilahan mendapat perhatian serius dari jajaran birokrasi Pemerintah Kecamatan Tembilahan.
Sebagai bentuk kepedulian nyata, Camat Tembilahan turun langsung menggelar koordinasi kilat menemui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Langkah taktis ini diambil guna membedah simpul masalah, memperoleh kejelasan regulasi, serta memastikan draf pencairan hak berkala para pengurus lingkungan tersebut dapat dieksekusi dalam waktu dekat tanpa adanya hambatan birokrasi yang berkepanjangan.
Dari hasil audiensi vertikal tersebut, terungkap fakta hukum bahwa mandeknya distribusi honorarium ini murni dipicu oleh adanya penyesuaian regulasi administrasi baru yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat, dan bukan karena kelalaian Pemkab Inhil.
Alokasi anggaran insentif RT dan RW tersebut bersumber dari skema Dana Alokasi Umum (DAU) Earmark, yakni dana transfer berspesifikasi khusus dari APBN yang penggunaannya telah dikunci untuk pos tertentu.
Pada pertengahan tahun 2026 ini, terjadi pergeseran mekanisme penyaluran dan verifikasi dokumen yang semula berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan kini dialihkan penuh melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.
Perubahan sistem digitalisasi keuangan ini mewajibkan seluruh pemerintah daerah melengkapi ulang rupa-rupa dokumen kelayakan sebelum kas negara mentransfer dana tersebut ke rekening daerah.
Pihak otoritas Kecamatan Tembilahan menegaskan bahwa jajaran eksekutif daerah sangat memahami keresahan sosial yang dirasakan oleh para Ketua RT dan RW yang telah mengabdi tanpa mengenal waktu.
BKAD Inhil dilaporkan tengah bekerja lembur melakukan sinkronisasi data draf usulan agar seluruh persyaratan administratif yang diminta KPPN dapat segera dinyatakan lengkap.
Camat Tembilahan mengimbau dengan sangat agar seluruh jajaran RT dan RW di wilayahnya tetap tenang, fokus melayani urusan administrasi warga, serta tidak mudah terprovokasi oleh sebaran hoaks di media sosial yang mengeklaim bahwa pemerintah daerah sengaja menahan anggaran operasional tersebut.
Pemerintah Kecamatan Tembilahan memastikan bahwa draf ketersediaan dana insentif tersebut dalam posisi aman dan tetap menjadi skala prioritas belanja daerah Pemkab Indragiri Hilir.
Penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya dilayangkan kepada seluruh jajaran RT dan RW atas dedikasi tinggi mereka dalam menyelesaikan rupa-rupa konflik lingkungan dan pengurusan dokumen kependudukan warga secara sukarela.
Otoritas kecamatan berkomitmen untuk terus menyampaikan perkembangan proses transfer DAU Earmark ini secara transparan kepada publik hingga hak para ketua lingkungan tersebut sukses dicairkan secara utuh dan merata ke seluruh kelurahan.
