BATAM, Radarsatu.com — Akselerasi performa ekonomi makro dan efisiensi tata kelola ekologi perkotaan di daerah khusus investasi terus menarik perhatian jajaran legislatif dari berbagai wilayah metropolitan tanah air.
Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menyoroti secara mendalam lompatan besar realisasi investasi asing serta cetak biru transformasi pengolahan limbah domestik berbasis teknologi ramah lingkungan modern atau Waste to Energy (WTE).
Pemaparan komprehensif tersebut disampaikan saat dirinya menerima kunjungan kerja resmi dari rombongan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta yang bertempat di Aula Pertemuan Kantor Wali Kota Batam, Batamcentre, pada Selasa, 2 Juni 2026.
Pertemuan strategis antardaerah ini berfungsi sebagai wadah pertukaran data, komparasi kebijakan pembangunan infrastruktur makro, serta optimalisasi mitigasi dampak lingkungan hidup di kota industri.
Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan bahwa kunjungan kerja ke Kota Teh Obeng ini ditujukan untuk merajut tali silaturahmi kelembagaan sekaligus mempelajari rupa-rupa terobosan regulasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Batam.
Pihak legislatif Jakarta menaruh ketertarikan tinggi terhadap keberhasilan Batam dalam menata jaringan jalan utama dan menyinkronkan sistem manajemen persampahan kota.
Merespons hal tersebut, Li Claudia Chandra yang dalam kapasitasnya juga menjabat sebagai Plh Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan bahwa seluruh capaian prestisius di lapangan bersumber dari matangnya sinergi kelembagaan tunggal.
Pembagian porsi kerja antara Pemko Batam dan BP Batam berjalan selaras tanpa dibayangi ego sektoral maupun tumpang tindih kewenangan hukum, sehingga mempermudah para penanam modal menanamkan kapitalnya di Batam.
Dampak positif dari iklim birokrasi yang sehat tersebut tecermin dari angka pertumbuhan ekonomi Batam yang sukses bertengger di angka 6,8 persen, sebuah capaian impresif yang melaju jauh di atas rata-rata pertumbuhan nasional berkat topangan sektor pariwisata internasional dan industri manufaktur.
Sektor fiskal daerah juga mencatatkan rapor hijau di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam telah menembus angka di atas Rp4 triliun, dengan porsi dominasi pendapatan disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui instrumen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kendati demikian, tingginya arus migrasi pencari kerja ke pulau perbatasan ini menghadirkan tantangan urbanisasi yang wajib diantisipasi pemerintah daerah, khususnya pada pemenuhan fasilitas dasar seperti ruang kelas sekolah, jaminan kesehatan publik, dan ketersediaan lapangan kerja yang inklusif.
Isu krusial mengenai penanganan sanitasi lingkungan juga dikupas tuntas dalam forum kedinasan tersebut. Li Claudia menjelaskan bahwa untuk jangka pendek, Pemko Batam sedang mempercepat perluasan blok sel baru di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur guna mengamankan daya tampung volume residu harian kota yang fluktuatif di angka 1.000 hingga 1.300 ton per hari untuk estimasi empat tahun ke depan.
Sementara untuk target jangka panjang, pemerintah daerah tengah mematangkan peta jalan transisi menuju energi terbarukan melalui sistem insinerasi sampah menjadi pasokan daya listrik atau Waste to Energy.
Ketersediaan cadangan lahan yang memadai di Batam diyakini menjadi modal utama kelancaran realisasi megaproyek hijau tersebut, demi menjaga kualitas ekosistem perkotaan yang sehat, berkelanjutan, dan sejalan dengan laju modernisasi infrastruktur daerah.
