TANJUNGPINANG, Radarsatu.com –Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, J. Devy Sudarso menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Kepulauan Riau di Kantor Kejati Kepri, Senggarang, Jumat (22/5/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura beserta jajaran, Ketua Steering Committee ABPEDNAS Muhamad Surya Wijaya, Wakil Ketua Steering Committee Tajudin Mansur, serta sejumlah pejabat utama Kejati Kepri.
Audiensi dibuka oleh Asisten Intelijen Kejati Kepri Yovandi Yazid dan dilanjutkan sambutan dari Wakil Gubernur Kepri serta Kajati Kepri.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kepri menyampaikan bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) pembentukan DPD ABPEDNAS Provinsi Kepulauan Riau yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026.
Kajati Kepri J. Devy Sudarso menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan ABPEDNAS bersama Pemerintah Provinsi Kepri ke Kejati Kepri.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi bentuk sinergi antara lembaga kejaksaan dan organisasi perangkat desa dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di wilayah Kepulauan Riau.
“Kejati Kepri mendukung penuh pelaksanaan Musda ABPEDNAS di Kepulauan Riau. Peran desa sangat strategis dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang ada, wilayah Kepulauan Riau memiliki sekitar 275 desa yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), hingga penguatan program pemerintah pusat.
Selain itu, ABPEDNAS dinilai memiliki fungsi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Ketua Steering Committee ABPEDNAS, Muhamad Surya Wijaya, dalam kesempatan tersebut turut memaparkan ruang lingkup organisasi serta fungsi ABPEDNAS dalam mendukung pembangunan desa di wilayah Kepulauan Riau.
Audiensi tersebut juga menjadi momentum penguatan kolaborasi antara Kejaksaan dan ABPEDNAS dalam mendukung berbagai program prioritas nasional sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Beberapa program yang menjadi perhatian di antaranya penguatan pembangunan desa, ketahanan pangan, program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, program Jaga Desa, hingga pengembangan kampung nelayan.
