TANJUNGPINANG, Radarsatu.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) berkomitmen penuh mendorong peningkatan kapasitas birokrasi yang adaptif di tengah derasnya arus modernisasi. Momentum ini direfleksikan secara khidmat melalui gelaran Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 Tahun 2026 yang dipusatkan di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang, Rabu (20/5/2026) pagi.
Bertindak selaku Inspektur Upacara, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Misni, memimpin langsung jalannya prosesi yang diikuti oleh seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), Staf Ahli Gubernur, Asisten, Kepala OPD, serta pejabat fungsional dan struktural di lingkungan Pemprov Kepri.
Saat membacakan draf pidato resmi Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, Sekda Misni menegaskan bahwa esensi historis Harkitnas harus dikonversi menjadi draf energi baru untuk memperkuat kesadaran persatuan, kemandirian bangsa, serta ketahanan birokrasi di era digital.
“Tepat pada hari ini, 20 Mei 2026, kita kembali merefleksikan momentum fundamental berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908. Semangat 1908 adalah tonggak sejarah di mana pola perlawanan fisik bertransformasi total menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi marwah kedaulatan bangsa. Hari ini, tantangan kita telah bergeser secara linear dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan penguasaan ekosistem transformasi digital,” urai Misni saat membacakan draf sambutan Menteri Komdigi RI.
Sinergi Program Asta Cita dan Proteksi Digital Generasi Muda
Mengusung tema besar “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, peringatan Harkitnas ke-118 ini menjadi instrumen pengingat bagi seluruh elemen pemerintahan untuk membentengi generasi muda sebagai aset investasi jangka panjang Indonesia Emas.
Dalam draf pidato tersebut, dipaparkan pula integrasi program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto yang mencakup implementasi Program Makan Bergizi Gratis, akselerasi pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, jaminan layanan kesehatan gratis, hingga penguatan jaringan ekonomi makro melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Tak kalah krusial, kedaulatan domestik di ruang siber kini diperkuat dengan draf pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
“Melalui instrumen regulasi PP TUNAS ini, negara hadir untuk menggaransi bahwa anak-anak selaku tunas bangsa dapat mengakses ruang digital yang sehat, beretika, aman, serta adaptif terhadap fase tumbuh kembangnya. Kemandirian digital ini tidak bergantung pada intervensi asing, melainkan dari keteguhan kolektif rakyat kita,” tegasnya.
Nyalakan Api ‘Boedi Oetomo’ di Struktur Birokrasi
Menutup draf amanat Menteri Komdigi, Sekda Misni mengajak seluruh jajaran ASN Pemprov Kepri untuk menjadi motor penggerak literasi digital publik sekaligus benteng pertahanan dari paparan informasi negatif atau hoaks di masyarakat.
Peringatan Harkitnas tahun 2026 ini diharapkan mampu menyalakan kembali api perjuangan intelektual “Boedi Oetomo” di setiap lini pelayanan birokrasi, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan Provinsi Kepri yang bersih, inovatif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(Adv)
