TEMBILAHAN, Radarsatu.com – Penjabat (Pj) Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Jurnalistik Televisi dan Konten Kreator sekaligus Sosialisasi Hukum yang berlangsung di Aula Hotel Harmona Inn, Tembilahan, Senin (18/5/2026) pagi.
Agenda strategis yang ditaja oleh Forum Jurnalis Televisi Inhil (FJTI) dalam rangka memperingati milad kesatunya ini, dirancang khusus untuk mengasah kompetensi, kreativitas, serta kesadaran hukum generasi muda Inhil di tengah pesatnya penetrasi industri kreatif digital dan media penyiaran.
Guna memberikan pemahaman yang komprehensif, panitia menghadirkan barisan narasumber berkompeten lintas sektor. Materi fundamental dunia penyiaran dikupas oleh jurnalis TVRI Riau, Dodi Ralibi. Sementara itu, strategi produksi konten kreatif dan optimasi media sosial dibedah oleh pemilik akun Insta Inhil, Pariz Muhammad.
Tak kalah penting, dari sisi regulasi dan koridor hukum, materi dipaparkan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Inhil, AKP Budi Winarko, bersama Ketua LBHK Marfen Justice, Markoni Efendi.
Pemuda Harus Adaptif dan Mampu Angkat Potensi Lokal
Melihat kombinasi materi yang sangat berbobot tersebut, Bupati Inhil Herman menaruh harapan besar agar para peserta dapat bertransformasi menjadi insan kreatif yang adaptif terhadap akselerasi teknologi informasi dan ekosistem media digital saat ini.
Menurut Herman, daerah membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari para pemuda untuk ikut serta mengawal pembangunan melalui karya-karya visual yang edukatif.
“Di era digital saat ini, kita sangat membutuhkan anak muda yang mampu berkolaborasi membangun daerah. Salah satu caranya adalah lewat produksi konten informasi yang edukatif, ikut melestarikan khazanah budaya daerah, mempromosikan potensi lokal, serta menjalankan fungsi pengawasan sosial yang konstruktif melalui produk jurnalistik yang sehat,” ujar Herman.
Rambu Etika: Konten Harus Berimbang dan Akurat
Kendati mendorong kebebasan berekspresi di ruang digital, Herman dengan tegas mengingatkan para peserta mengenai pentingnya menjaga etika, moralitas, dan kepatuhan hukum dalam memproduksi maupun menyebarluaskan informasi ke tengah publik.
Ia menilai, kecakapan teknis dalam membuat video atau konten viral harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral agar tidak terjebak dalam pusaran penyebaran hoaks atau pelanggaran Undang-Undang ITE.
“Informasi dan konten yang disebarluaskan ke masyarakat, baik melalui media sosial maupun platform media massa lainnya, wajib memegang teguh prinsip keberimbangan (cover both sides) serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan begitu, produk digital yang dihasilkan benar-benar memberikan nilai manfaat bagi masyarakat,” imbuh Herman.
Sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap proteksi profesi dan kesejahteraan pekerja media, dalam rangkaian acara tersebut juga disejalankan dengan penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada jajaran pengurus FJTI.
Langkah ini diapresiasi sebagai komitmen bersama dalam memberikan jaminan perlindungan sosial bagi para jurnalis televisi saat bertugas di lapangan.
