TANJUNGPINANG, Radarsatu.com – Hubungan harmonis antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan industri hulu migas menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan energi nasional. Hal tersebut ditegaskan oleh Yanin Kholison, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Sumbagut, saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Gedung Dekranasda, Tanjungpinang, Rabu (13/5/2026).
Kunjungan silaturahmi ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) raksasa, di antaranya Medco E&P Natuna Ltd., Harbour Energy, Star Energy (Kakap) Ltd., Prima Energy Northwest Natuna, Pertamina East Natuna, dan West Natuna Exploration Ltd.
“Terima kasih atas sambutan hangat di ibu kota Provinsi Kepri. Kunjungan kerja dengan durasi panjang ini membuktikan bahwa komunikasi dan hubungan antara industri migas dengan pemerintah daerah benar-benar terjalin sangat baik,” ujar Yanin.
Komitmen Pengeboran Sumur Baru di Tahun 2026

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah KKKS memaparkan rencana strategis mereka untuk menjaga stabilitas produksi migas di wilayah Kepri, khususnya di perairan Natuna dan Anambas:
-
Medco E&P Natuna Ltd: Perwakilan Medco, Kemal Abduh Rahman Massi, menyatakan komitmen perusahaan untuk melakukan pengeboran sumur eksploitasi pada tahun 2026 guna mempertahankan tingkat produksi saat ini.
-
Harbour Energy: Perusahaan asal Inggris ini berencana melakukan pengeboran di tiga sumur eksplorasi pada 2026. Harbour Energy yang telah beroperasi di Natuna Blok A sejak era 1980-an berharap adanya temuan cadangan baru untuk masa depan energi Kepri.
-
Star Energy (Kakap) Ltd: Vera Novita Rahma menyebutkan target produksi sebesar 1.000 barel per hari tetap dikejar meski terdapat kendala teknis. Selain fokus pada produksi, Star Energy juga konsisten menjalankan program tanggung jawab sosial, seperti pengobatan massal rutin di Anambas.
Harapan Perpanjangan Kontrak
Sektor hulu migas di Kepri saat ini tengah memasuki fase krusial terkait masa berlaku kontrak. Sejumlah KKKS, termasuk Medco dan Harbour Energy (yang kontraknya berakhir pada 2029), sangat mengharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kepri dalam proses percepatan persetujuan perpanjangan kontrak kerja sama di Kementerian ESDM.
Gubernur Ansar Ahmad menyambut baik laporan perkembangan industri tersebut dan menegaskan bahwa Pemprov Kepri siap mendukung kelancaran operasional migas. Keberlanjutan industri ini dinilai vital, tidak hanya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Dana Bagi Hasil (DBH), tetapi juga bagi geliat ekonomi dan program pembinaan masyarakat di wilayah perbatasan seperti Natuna dan Anambas.(Adv)



