BATAM, Radarsatu.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus memacu transformasi digital di sektor tata kelola keuangan. Langkah ini dipertegas dengan keikutsertaan BPKAD dalam agenda strategis “Kick Off Sosialisasi Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Pemerintah dan Fitur Online Payment pada E-Katalog” yang digelar di Surabaya, baru-baru ini.
Dalam forum tersebut, BPKAD Kota Batam diwakili oleh Sekretaris BPKAD, Rizky Surya Lestari, dan Bendahara BPKAD, Hendri Agus Wandi. Kehadiran perwakilan Batam ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa nasional.
Implementasi KKI serta fitur pembayaran daring pada E-Katalog diharapkan mampu menciptakan ekosistem belanja pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien dibandingkan metode konvensional.
Reformasi Birokrasi dan Keamanan Transaksi
Sekretaris BPKAD Kota Batam, Rizky Surya Lestari, menjelaskan bahwa penerapan KKI bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan langkah strategis memperkuat tata kelola fiskal daerah. Fitur Online Payment pada E-Katalog akan memudahkan sinkronisasi antara perangkat daerah dan penyedia jasa.
“Seluruh pembayaran kini dapat dipantau secara real-time. Ini adalah bagian dari reformasi birokrasi untuk meminimalkan risiko administratif. Dengan KKI dan Online Payment, proses pembayaran kepada pelaku usaha menjadi jauh lebih cepat,” jelas Rizky.
Beberapa poin krusial yang menjadi fokus dalam implementasi ini meliputi:
-
Integrasi Sistem: Sinkronisasi informasi keuangan daerah dengan E-Katalog Nasional.
-
Keamanan Digital: Penguatan jejak digital transaksi untuk mempermudah pengawasan.
-
Optimalisasi Anggaran: Percepatan penyerapan anggaran melalui proses bayar yang ringkas.
Dampak Positif bagi UMKM Lokal
Sejalan dengan visi mewujudkan Batam sebagai Smart City, sistem pembayaran digital ini diprediksi akan sangat menguntungkan pelaku UMKM yang telah tergabung dalam E-Katalog Lokal. Kepastian pembayaran yang lebih cepat akan membantu menjaga arus kas (cash flow) pelaku usaha, sehingga roda ekonomi daerah berputar lebih dinamis.
Sebagai tindak lanjut, BPKAD Kota Batam menyatakan kesiapannya untuk segera melakukan pendampingan dan sosialisasi internal kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dilakukan agar seluruh perangkat pemerintah memiliki pemahaman yang sama dalam mengoperasikan fitur-fitur baru ini demi pelayanan publik yang lebih prima.
